- -->

Notification

×

Iklan

Iklan

Lahan TNI-AL Seluas 4.505 Meter Persegi Jadi Kunci Akses Wisata Mangrove Sedati, Pemanfaatan Masih Menunggu Keputusan Mabes TNI-AL

Sabtu, 14 November 2026 | 11/14/2026 09:27:00 PM WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-14T14:27:10Z
Suasana rapat koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan jajaran TNI Angkatan Laut membahas rencana pemanfaatan lahan seluas 4.505 meter persegi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati, untuk mendukung pembangunan akses menuju kawasan wisata mangrove pesisir timur Sidoarjo. Keputusan akhir pemanfaatan aset tersebut masih menunggu persetujuan Mabes TNI-AL. (Foto: Istimewa/Liputan12.com)


Sidoarjo, Liputan12.com - Rencana pengembangan kawasan wisata mangrove di wilayah pesisir timur Kabupaten Sidoarjo masih menghadapi satu persoalan penting, yakni kepastian pemanfaatan lahan milik TNI Angkatan Laut (TNI-AL) seluas 4.505 meter persegi di Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati.


Lahan tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam rencana penyediaan akses menuju kawasan wisata mangrove yang membentang di sepanjang pesisir timur Sidoarjo, mulai dari wilayah Sedati hingga Jabon dengan panjang garis pantai sekitar 33 kilometer.


Namun, setelah kurang lebih sepuluh bulan proses koordinasi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo dan jajaran TNI-AL, kepastian mengenai skema pemanfaatan lahan tersebut belum juga diperoleh. Keputusan akhir masih menunggu proses kajian dan persetujuan dari Markas Besar TNI Angkatan Laut (Mabes TNI-AL).


Sebelumnya, pada Januari 2026, Bupati Sidoarjo Subandi telah mendatangi Markas Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) V Surabaya untuk membahas kebutuhan lahan yang akan digunakan sebagai akses jalan menuju kawasan wisata mangrove.


Dalam pembahasan awal, kebutuhan lahan disebut berada pada kisaran 20 x 120 meter. Namun, dalam perkembangan koordinasi terbaru, luasan lahan yang menjadi pembahasan tercatat mencapai 4.505 meter persegi.


Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pembahasan pemanfaatan aset negara ini membutuhkan perhitungan teknis, administrasi, serta kepastian mekanisme hukum agar rencana pembangunan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.


Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Tata Ruang (Perkim-CKTR) Kabupaten Sidoarjo, M. Bachruni Aryawan, membenarkan bahwa pembahasan pemanfaatan lahan tersebut masih berlangsung.


"Masih dalam proses, Mas, kemarin itu koordinasi," ujar Bachruni saat dikonfirmasi tim redaksi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (14/11/2026).


Ia menjelaskan, dalam koordinasi terakhir yang berlangsung pada Kamis (12/11/2026), terdapat tiga alternatif skema pemanfaatan lahan yang sedang dipertimbangkan.


Ketiga opsi tersebut meliputi tukar-guling, hibah, dan pinjam pakai dengan jangka waktu maksimal lima tahun tanpa biaya sewa.


Meskipun sejumlah alternatif telah dibicarakan, belum satu pun skema tersebut dapat dinyatakan sebagai keputusan final. Permohonan pemanfaatan lahan terlebih dahulu akan melalui kajian teknis oleh Kodaeral V Surabaya sebelum diteruskan kepada Mabes TNI-AL dan Markas Besar TNI untuk memperoleh persetujuan sesuai kewenangan.


"Ya itu yang direncanakan, tapi keputusan akhir kembali ke Mabes AL," tegas Bachruni.


Survei Lapangan Menjadi Tahap Penting


Sebagai tindak lanjut koordinasi, Pemkab Sidoarjo bersama tim Kodaeral V Surabaya merencanakan survei lapangan di lokasi lahan Desa Tambak Cemandi.


Survei tersebut diperlukan untuk memastikan kondisi faktual, luasan, serta batas-batas lahan yang akan dimanfaatkan. Langkah ini juga penting untuk mencocokkan kebutuhan lahan dengan rencana pembangunan jalan akses menuju kawasan wisata mangrove.


Dalam perencanaan yang disampaikan, jalan akses tersebut direncanakan memiliki panjang sekitar 2,5 kilometer dengan lebar 25 meter. Karena itu, kejelasan batas dan luasan bidang tanah menjadi aspek yang perlu dipastikan melalui pengukuran teknis sebelum proses pemanfaatan aset dilanjutkan.


Hingga Sabtu (14/11/2026), belum terdapat kepastian mengenai jadwal pelaksanaan survei maupun waktu diterbitkannya keputusan akhir terkait pemanfaatan lahan tersebut.


Wisata Mangrove Sudah Berjalan, Akses Masih Menjadi Perhatian


Di sisi lain, potensi wisata mangrove di Desa Tambak Cemandi sebenarnya telah mulai dikembangkan oleh masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


Salah satu kegiatan wisata yang telah beroperasi adalah susur sungai kawasan mangrove menggunakan perahu tradisional. Pengunjung dikenakan tiket sebesar Rp25.000 per orang untuk menikmati perjalanan menyusuri kawasan perairan dan vegetasi mangrove setempat.


Aktivitas tersebut menjadi gambaran bahwa potensi wisata berbasis lingkungan di wilayah pesisir Sidoarjo telah memiliki aktivitas ekonomi masyarakat yang berjalan.


Meski demikian, pengembangan kawasan secara lebih luas masih membutuhkan dukungan infrastruktur, terutama akses jalan yang memadai agar kawasan wisata dapat dijangkau dengan lebih mudah.


Sementara itu, mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pengembangan kawasan wisata mangrove secara keseluruhan, Dinas Perkim-CKTR menyatakan bahwa pembahasannya masih berada dalam tahap studi.


Kepastian Aset dan Kelanjutan Pembangunan


Persoalan pemanfaatan lahan seluas 4.505 meter persegi tersebut kini menjadi salah satu tahapan yang perlu dituntaskan sebelum rencana pembangunan akses dapat bergerak lebih jauh.


Di satu sisi, Pemkab Sidoarjo membutuhkan kepastian ketersediaan lahan untuk mendukung rencana pembangunan infrastruktur wisata. Di sisi lain, pemanfaatan aset milik TNI-AL tetap harus mengikuti ketentuan administrasi dan mekanisme persetujuan yang berlaku.


Publik tentu menantikan kejelasan tindak lanjut koordinasi tersebut, mulai dari pelaksanaan survei lapangan, penetapan skema pemanfaatan, hingga keputusan resmi dari pihak yang berwenang.


Sebab, pengembangan wisata mangrove bukan hanya berkaitan dengan pembangunan jalan dan fasilitas wisata, tetapi juga menyangkut peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir, penguatan usaha desa, serta pengembangan potensi lingkungan di kawasan timur Kabupaten Sidoarjo.


Hingga berita ini diterbitkan, keputusan mengenai pemanfaatan lahan tersebut masih menunggu proses lebih lanjut di lingkungan TNI-AL. Tim redaksi Liputan12.com akan terus memantau perkembangan dan meminta keterangan lanjutan dari Pemkab Sidoarjo maupun pihak TNI-AL guna memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat dan berimbang.



Penulis: Eka Aristiya Juni Artomo

LIPUTAN12.COM

×
Berita Terbaru Update