 |
| Darwis Saselah, Ketua Tim Investigasi LSM Kibar Nusantara Merdeka (KNM), saat berada di Kantor BPK Sulawesi Utara. KNM menyoroti 16 persoalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terkait belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud dan mendesak transparansi tindak lanjut serta penelusuran dugaan penyimpangan anggaran oleh aparat penegak hukum. |
Talaud, Liputan12.com – Mencuatnya 16 persoalan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap Kepatuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2024 hingga Triwulan III Tahun 2025 menjadi perhatian serius LSM Kibar Nusantara Merdeka (KNM).
Organisasi masyarakat tersebut meminta agar berbagai persoalan yang tercantum dalam hasil pemeriksaan BPK tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi pemerintahan, tetapi juga ditindaklanjuti secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
KNM menilai, setiap penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan bentuk pengelolaan uang rakyat yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, apabila ditemukan kelebihan pembayaran, ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan, maupun persoalan belanja lainnya, pemerintah daerah wajib memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Berdasarkan LHP BPK Nomor 17/T/LHP/DJPKN-VI.MND/PPD.03/12/2025 setebal 264 halaman, sebagaimana diungkap dalam sejumlah pemberitaan, terdapat berbagai persoalan yang menjadi catatan pemeriksaan. Di antaranya berkaitan dengan kelebihan pembayaran pekerjaan, perjalanan dinas, honorarium, hingga pembayaran iuran kesehatan.
Temuan tersebut dinilai membutuhkan penjelasan menyeluruh, terutama mengenai pihak yang bertanggung jawab, nilai masing-masing persoalan, serta sejauh mana rekomendasi BPK telah diselesaikan.
Ketua TIM Investigasi KNM: Uang Rakyat Harus Dipertanggungjawabkan
Ketua Tim Investigasi LSM Kibar Nusantara Merdeka, Darwis Saselah, menegaskan bahwa pihaknya meminta seluruh hasil pemeriksaan BPK dibuka secara terang-benderang kepada publik.
Menurutnya, masyarakat Kabupaten Kepulauan Talaud berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah dikelola dan bagaimana pemerintah menyelesaikan setiap persoalan yang menjadi catatan lembaga pemeriksa negara.
"Jangan sampai masyarakat Talaud hanya menjadi penonton ketika uang daerah dikelola dengan berbagai persoalan. Kami ingin tahu siapa yang bertanggung jawab, berapa nilai setiap persoalan, bagaimana penyelesaiannya, dan apakah seluruh rekomendasi BPK benar-benar sudah dilaksanakan," tegas Darwis.
Ia juga mengingatkan bahwa tindak lanjut rekomendasi BPK tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan lisan atau penjelasan administratif. Harus ada bukti dan dokumen resmi yang dapat diperiksa serta dipertanggungjawabkan.
Dokumen tersebut, antara lain, berupa bukti penyetoran pengembalian ke kas daerah, perkembangan penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TGR), serta status rekomendasi pemeriksaan yang masih belum diselesaikan.
KNM turut mencermati pemberitaan pada 3 Juni 2026 yang memuat penjelasan Sekretaris Daerah dan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud mengenai perkembangan tindak lanjut LHP Belanja Januari 2026, termasuk penyetoran kelebihan pembayaran dan proses administrasi TGR.
Namun, menurut KNM, setiap penjelasan pemerintah daerah harus disertai bukti administratif dan dokumen pendukung yang menunjukkan sejauh mana kewajiban penyelesaian tersebut telah dilaksanakan.
Enam Tuntutan Knm, Kejati Sulut Diminta Melakukan Telaah Hukum
Sebagai bentuk pengawalan terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, KNM menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait.
Pertama, mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara segera melakukan telaah hukum terhadap LHP BPK dan menelusuri setiap temuan yang memiliki indikasi tindak pidana korupsi.
Kedua, meminta Kejati Sulut memeriksa pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam penggunaan anggaran apabila ditemukan bukti awal adanya penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Ketiga, mendesak Bupati Kepulauan Talaud memerintahkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membuka perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK secara transparan.
Keempat, meminta Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud membeberkan nilai temuan, jumlah pengembalian uang ke kas daerah, serta rekomendasi pemeriksaan yang belum diselesaikan.
Kelima, mendesak DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud menjalankan fungsi pengawasan dengan meminta penjelasan resmi pemerintah daerah mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Keenam, meminta BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ingatkan Kewajiban Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
KNM juga mengingatkan bahwa Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengatur kewajiban pejabat untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
Selain itu, pengembalian kerugian keuangan negara atau daerah tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti berdasarkan proses hukum.
Oleh karena itu, KNM meminta agar proses penyelesaian administratif dan penelusuran aspek hukum dapat berjalan sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Darwis menegaskan, sikap KNM bukan didasarkan pada kepentingan politik ataupun persoalan suka dan tidak suka terhadap kepemimpinan seseorang. Menurutnya, persoalan tersebut menyangkut tanggung jawab pejabat publik dalam mengelola keuangan daerah.
"Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap kepemimpinan seseorang. Ini persoalan tanggung jawab terhadap uang rakyat. Siapa pun pejabatnya, apa pun jabatannya, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
KNM Siap Kawal Hingga Ada Kejelasan
Lebih lanjut, Darwis menyatakan bahwa KNM akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta aparat penegak hukum memberikan perhatian terhadap hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Talaud.
Pihaknya berharap seluruh instansi terkait tidak mengabaikan rekomendasi pemeriksaan, melainkan memastikan setiap persoalan memperoleh penyelesaian yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
KNM juga meminta agar pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi, tetapi menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai momentum memperbaiki tata kelola keuangan daerah, memperkuat pengawasan internal, serta mencegah terulangnya persoalan serupa pada tahun anggaran berikutnya.
Bagi KNM, transparansi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat.
"Jangan biarkan LHP BPK hanya menjadi dokumen tebal yang tersimpan di lemari pemerintahan, sementara rakyat tidak pernah mendapatkan kejelasan atas penggunaan uang mereka," tutup Darwis.
(TIM REDAKSI/LIPUTAN12.COM)
