 |
| Ketua Umum DPP Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I), Eugenius Paransi, S.H., M.H., mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Utara segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap pengelolaan PT Pelindo Pelabuhan Manado. |
Manado – Liputan12.com – Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Pelabuhan Manado.
Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sulut dan pihak PT Pelindo Pelabuhan Manado. KMNU-I meminta agar komitmen yang telah disampaikan dalam forum resmi tersebut tidak berhenti sebatas pernyataan atau catatan administratif, melainkan diwujudkan melalui langkah pengawasan dan pemeriksaan secara konkret.
Ketua Umum DPP KMNU-I, Eugenius Paransi, S.H., M.H., menegaskan bahwa DPRD Sulut memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk mengawal setiap hasil RDP, terlebih persoalan yang dibahas berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dan aktivitas perekonomian wilayah kepulauan.
Menurut Eugenius, RDP merupakan forum resmi untuk menampung aspirasi sekaligus mencari penyelesaian atas persoalan yang disampaikan masyarakat. Karena itu, setiap komitmen yang muncul dalam forum tersebut harus memiliki tindak lanjut yang jelas.
Ia mengingatkan agar DPRD Sulut tidak hanya menyampaikan keputusan di meja rapat, tetapi juga menunjukkan keseriusan dalam mengawal pelaksanaannya.
"RDP dilaksanakan karena ada persoalan yang disuarakan masyarakat. Maka hasilnya harus diwujudkan dalam tindakan konkret. Jangan sampai DPRD Sulut hanya berani menyampaikan keputusan di meja RDP, tetapi kemudian tidak memiliki keberanian politik untuk mengawal dan melaksanakannya," tegas Eugenius.
Lebih lanjut, KMNU-I memandang pembentukan Tim Audit Investigasi sebagai langkah penting untuk mengungkap secara transparan berbagai persoalan dalam pengelolaan Pelabuhan Manado.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain kebijakan sterilisasi kawasan pelabuhan, tata kelola tarif dan pungutan pelayanan, pengelolaan aset, pemanfaatan gudang, hingga kebijakan pelayanan kepelabuhanan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat maupun pelaku usaha.
KMNU-I menilai seluruh aspek tersebut perlu diperiksa secara objektif agar terdapat kejelasan mengenai dasar kebijakan, mekanisme pelaksanaan, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelabuhan Manado Memiliki Peran Strategis bagi Masyarakat Kepulauan
Eugenius menegaskan, Pelabuhan Manado bukan sekadar kawasan bisnis atau aktivitas korporasi. Lebih dari itu, pelabuhan tersebut merupakan infrastruktur strategis yang memiliki peran penting dalam menopang konektivitas transportasi dan perekonomian masyarakat Nusa Utara, khususnya Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, dan Kepulauan Sitaro.
Sebagai wilayah kepulauan, masyarakat Nusa Utara sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut untuk mendukung mobilitas penumpang, distribusi barang, aktivitas perdagangan, serta berbagai kebutuhan sosial dan ekonomi.
Oleh sebab itu, setiap kebijakan pengelolaan pelabuhan semestinya memperhatikan kepentingan publik, kepastian hukum, transparansi, serta keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.
Menurut KMNU-I, kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan dan aktivitas pelabuhan harus memiliki dasar yang jelas serta tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.
Eugenius juga mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat menjadi salah satu hal yang dipertaruhkan apabila hasil RDP tidak ditindaklanjuti.
"Jangan biarkan masyarakat menunggu tanpa kepastian. Jika DPRD sudah menyampaikan komitmen membentuk Tim Audit Investigasi, maka segera realisasikan. Jangan sampai keputusan lembaga perwakilan rakyat kehilangan makna karena tidak ditindaklanjuti," ujarnya.
Lima Tuntutan KMNU-I kepada DPRD Sulut
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal persoalan tersebut, KMNU-I menyampaikan lima tuntutan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
Pertama, segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap PT Pelindo Pelabuhan Manado sebagaimana komitmen yang disampaikan dalam RDP.
Kedua, melibatkan instansi berwenang, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Inspektorat terkait, serta lembaga pengawasan lainnya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum.
Ketiga, melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen tarif, pungutan, serta mekanisme pembayaran berbagai layanan di kawasan pelabuhan.
Keempat, mengusut dan memastikan kejelasan status, pemanfaatan, serta pengelolaan aset dan gudang yang berada di kawasan Pelabuhan Manado.
Kelima, memastikan seluruh hasil pemeriksaan atau audit dapat disampaikan secara transparan sehingga masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik.
KMNU-I berharap DPRD Sulut dapat segera mengambil langkah kelembagaan dengan menentukan mekanisme, susunan tim, serta tahapan pemeriksaan agar proses pengawasan berjalan terarah dan dapat dipertanggungjawabkan.
KMNU-I Siap Tempuh Langkah Konstitusional
Eugenius menegaskan, KMNU-I akan terus mengawal persoalan pengelolaan Pelabuhan Manado hingga terdapat kejelasan dan tindak lanjut dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.
Ia menyatakan bahwa desakan tersebut bukan bertujuan menciptakan konflik dengan pihak mana pun, melainkan sebagai bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Nusa Utara agar pengelolaan infrastruktur strategis berjalan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum.
Namun, apabila hasil RDP tidak ditindaklanjuti dan aspirasi masyarakat terus diabaikan, KMNU-I mempertimbangkan untuk menempuh langkah-langkah konstitusional, termasuk menyampaikan pengaduan kepada lembaga pengawasan maupun aparat penegak hukum sesuai kewenangannya.
"Kami tidak sedang mencari konflik dengan siapa pun. Kami sedang memperjuangkan kepentingan masyarakat Nusa Utara. Namun, apabila hasil RDP tidak ditindaklanjuti dan aspirasi masyarakat terus diabaikan, KMNU-I akan mempertimbangkan langkah-langkah konstitusional," tutup Eugenius.
KMNU-I berharap DPRD Sulut segera memberikan kepastian atas tindak lanjut hasil RDP tersebut. Bagi masyarakat Nusa Utara, Pelabuhan Manado memiliki arti penting sebagai pintu konektivitas antarpulau sekaligus penopang kehidupan sosial dan ekonomi.
Karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan kepastian pelayanan dalam pengelolaan pelabuhan menjadi hal yang perlu mendapat perhatian bersama.
Pelabuhan Manado adalah urat nadi masyarakat Nusa Utara. Jangan sampai kepentingan masyarakat kepulauan terabaikan akibat kebijakan pengelolaan yang tidak transparan.
JeEv
