 |
| Poster pemberitaan Liputan12.com menyoroti komitmen Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam memperkuat pemberantasan peredaran narkotika di Indonesia. Seluruh jajaran Kapolres didorong meningkatkan kinerja, membongkar jaringan bandar narkoba, serta menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat tanpa pandang jabatan. |
Jakarta, Liputan12.com – Komitmen pemberantasan peredaran gelap narkotika di Indonesia kembali menjadi perhatian serius di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto. Seluruh jajaran kepolisian di daerah dituntut meningkatkan kinerja, memperkuat pengawasan, serta mengambil langkah nyata dalam membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke tingkat bandar.
Pesan tegas tersebut menjadi sorotan setelah beredarnya poster di media sosial yang memuat pernyataan mengenai evaluasi terhadap para Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) yang dinilai tidak menunjukkan hasil dalam pemberantasan narkotika.
Dalam poster tersebut tercantum pesan bahwa Kapolres yang tidak memiliki catatan penangkapan narkoba dapat diganti dengan pejabat yang dinilai lebih berani dan memiliki komitmen dalam penegakan hukum.
Pesan itu mencerminkan tuntutan agar pemberantasan narkoba tidak berhenti pada kegiatan seremonial maupun penindakan terhadap pengguna dan pelaku kecil. Aparat diharapkan mampu mengungkap jaringan pemasok, pengendali, hingga bandar besar yang menjadi bagian dari mata rantai peredaran narkotika.
Kapolri Instruksikan Pemetaan Wilayah Rawan Narkoba
Komitmen Kapolri dalam pemberantasan narkotika juga terlihat dari instruksinya kepada seluruh Kapolda untuk melakukan pemetaan kawasan yang diduga menjadi pusat peredaran narkoba.
Pada 15 Oktober 2026, Suyudi menyampaikan bahwa pemetaan tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kampung-kampung rawan narkoba sekaligus mengetahui keberadaan bandar yang beroperasi di wilayah masing-masing.
Instruksi tersebut menjadi bagian dari strategi mempersempit ruang gerak jaringan narkotika melalui penguatan deteksi dini dan penindakan yang terarah.
Artinya, jajaran kepolisian tidak cukup hanya menunggu laporan masyarakat. Pengawasan dan langkah penyelidikan juga harus dilakukan secara aktif berdasarkan informasi serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Hampir 10,5 Ton Narkoba Diamankan
Keseriusan pemberantasan narkoba juga tergambar dari capaian pengungkapan yang disampaikan Kapolri pada 10 November 2026.
Dalam kegiatan Konferensi Gerakan Pemuda di Jakarta, Suyudi mengungkapkan bahwa aparat gabungan Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengamankan hampir 10,5 ton narkotika selama tiga bulan masa kepemimpinannya.
Pengungkapan tersebut berasal dari sejumlah operasi di berbagai wilayah, termasuk Medan dan Aceh, serta penindakan terhadap penyelundupan melalui jalur laut.
Capaian itu menunjukkan bahwa pemberantasan narkotika membutuhkan kerja terpadu, mulai dari pengawasan jalur masuk barang terlarang, pembongkaran jaringan distribusi, hingga penindakan terhadap para pengendali peredaran.
Oknum yang Terlibat Harus Diproses Hukum
Selain memburu jaringan bandar narkoba, pengawasan internal terhadap personel kepolisian juga menjadi aspek penting dalam menjaga integritas institusi.
Apabila ditemukan anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam jaringan peredaran narkotika, tindakan tegas harus dilakukan sesuai ketentuan hukum dan peraturan disiplin maupun kode etik profesi Polri.
Tidak boleh ada perlindungan terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan atau terlibat dalam tindak pidana narkotika.
Penegakan hukum harus berlaku sama, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
Di sisi lain, setiap tuduhan terhadap anggota kepolisian tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.
Publik Menunggu Pembuktian di Lapangan
Pemberantasan narkoba bukan sekadar persoalan banyaknya barang bukti yang berhasil disita. Lebih dari itu, masyarakat mengharapkan adanya pemutusan mata rantai peredaran narkotika secara berkelanjutan.
Keberhasilan aparat semestinya juga terlihat dari terbongkarnya jaringan pemasok, tertangkapnya pengendali peredaran, tertutupnya jalur distribusi, serta berkurangnya aktivitas transaksi narkotika di lingkungan masyarakat.
Kapolres sebagai pimpinan kepolisian di tingkat kabupaten dan kota memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan wilayah hukumnya tidak menjadi tempat aman bagi para bandar maupun pengedar narkoba.
Kini, tantangan bagi seluruh jajaran Polri adalah membuktikan komitmen tersebut melalui tindakan nyata, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Masyarakat berharap ketegasan pemberantasan narkotika tidak hanya menjadi pernyataan di hadapan publik, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penegakan hukum yang konsisten.
LIPUTAN12.com – Tegas dalam Pemberitaan, Berimbang dalam Fakta.
