Sampang, Liputan12.com – Menjelang rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2027, dinamika dan perhatian masyarakat Kabupaten Sampang terhadap agenda demokrasi tingkat desa mulai menjadi perbincangan. Menyikapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kabupaten Sampang, Sonhaji, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tetap tenang, menjaga persatuan, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum memiliki kepastian.
Sonhaji menegaskan bahwa masyarakat hendaknya tidak terburu-buru mengambil kesimpulan mengenai pelaksanaan Pilkades 2027. Pasalnya, kepastian terkait jadwal, tahapan, mekanisme, serta ketentuan pelaksanaannya masih perlu menunggu keputusan resmi Pemerintah Kabupaten Sampang melalui instansi yang berwenang, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).
Menurutnya, sikap sabar dan bijaksana sangat diperlukan agar situasi sosial dan politik di tengah masyarakat tetap terkendali. Terlebih, Pilkades merupakan agenda demokrasi yang melibatkan langsung masyarakat desa sehingga membutuhkan kesiapan, kedewasaan politik, serta pemahaman terhadap aturan yang berlaku.
"Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sampang agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, dan mari kita hormati proses serta keputusan pemerintah daerah terkait pelaksanaan Pilkades tahun 2027. Kita tunggu keputusan resmi dari DPMD Kabupaten Sampang," tegas Sonhaji.
Ia mengingatkan, perbedaan pandangan dan pilihan politik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, perbedaan tersebut tidak boleh menjadi pemicu konflik, permusuhan, maupun perpecahan di tengah masyarakat.
Menurut Sonhaji, pesta demokrasi di tingkat desa semestinya menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan dan menentukan figur pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi kemajuan desa. Karena itu, kepentingan masyarakat luas harus ditempatkan di atas kepentingan politik pribadi maupun kelompok.
"Jangan sampai karena perbedaan pilihan atau kepentingan politik, hubungan persaudaraan yang selama ini terjalin justru rusak. Pilkades seharusnya menjadi sarana demokrasi untuk membangun desa, bukan menjadi alasan bagi masyarakat untuk saling bermusuhan," ujarnya.
Lebih lanjut, Sonhaji berharap Pemerintah Kabupaten Sampang melalui DPMD dapat memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan mengenai perkembangan kebijakan Pilkades 2027. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat memperoleh pemahaman yang sama serta tidak berkembang berbagai spekulasi yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
Ia juga mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta elemen organisasi kemasyarakatan untuk ikut berperan menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.
Menurutnya, suasana yang aman dan kondusif merupakan modal penting dalam menyongsong pelaksanaan demokrasi desa. Masyarakat diharapkan dapat menyikapi setiap perkembangan secara rasional, mengedepankan komunikasi, serta tetap menghormati ketentuan hukum dan kebijakan pemerintah daerah.
"Yang terpenting adalah menjaga keamanan, ketertiban, dan persatuan masyarakat Sampang. Jangan sampai perbedaan pandangan politik membuat kita saling bermusuhan. Mari kita kedepankan kepentingan rakyat dan menunggu keputusan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku," pungkasnya.
Dengan adanya imbauan tersebut, masyarakat Kabupaten Sampang diharapkan tetap menjaga suasana yang damai, harmonis, dan kondusif sembari menunggu kepastian resmi dari Pemerintah Kabupaten Sampang terkait pelaksanaan Pilkades 2027.
Demokrasi yang sehat bukan hanya tentang proses memilih pemimpin, tetapi juga bagaimana masyarakat mampu menjaga persaudaraan, menghormati perbedaan, dan bersama-sama membangun desa demi kemajuan Kabupaten Sampang.
TIM REDAKSI
LIPUTAN12.COM

