 |
| Gedung Lapas Kelas IIA Palu di Petobo, Sulawesi Tengah, serta dokumentasi aktivitas petugas di lingkungan pemasyarakatan. Lapas Palu menjadi sorotan menyusul munculnya laporan dugaan peredaran narkotika jenis sabu yang disebut masih dikendalikan dari dalam lapas. Dugaan tersebut kini menjadi perhatian terkait efektivitas pengawasan dan sistem pengamanan internal. |
Palu, Liputan12.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palu yang berlokasi di Petobo, Sulawesi Tengah, kembali menjadi sorotan menyusul munculnya laporan mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika jenis sabu yang disebut-sebut masih dikendalikan dari dalam lingkungan lapas.
Informasi tersebut mencuat setelah adanya laporan yang diklaim disertai bukti percakapan dan catatan transaksi keuangan. Dalam laporan itu, seorang warga binaan berinisial EPP disebut-sebut diduga masih memiliki peran dalam aktivitas penjualan narkotika jenis sabu, bahkan jaringan yang dilaporkan tidak hanya menjangkau wilayah Kota Palu, tetapi juga disebut memiliki keterkaitan hingga Kabupaten Morowali.
Meski demikian, seluruh informasi tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Keaslian percakapan, identitas pihak yang berkomunikasi, keterkaitan transaksi keuangan dengan dugaan tindak pidana narkotika, serta kemungkinan adanya jaringan di luar lapas harus diuji melalui penyelidikan aparat penegak hukum.
Persoalan ini bukan perkara ringan. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka persoalannya tidak sekadar menyangkut pelanggaran tata tertib oleh warga binaan, melainkan juga menyentuh efektivitas sistem pengamanan, pengawasan internal, serta upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan.
Komitmen Pemberantasan Narkoba Perlu Dibuktikan dengan Pengawasan Nyata
Sorotan publik kini mengarah pada Kepala Lapas Kelas IIA Palu, Makmur, S.H., M.H., terutama terkait efektivitas pengawasan terhadap aktivitas warga binaan.
Sebelumnya, pihak lapas disebut telah melaksanakan penggeledahan blok hunian pada Mei 2026. Dalam keterangannya, Kalapas menyampaikan keyakinan bahwa barang-barang terlarang tidak mudah masuk melalui pintu utama karena adanya pemeriksaan dan pengawasan terhadap setiap orang yang memasuki lingkungan lapas.
Komitmen tersebut tentu merupakan bagian penting dari upaya menjaga integritas lembaga pemasyarakatan.
Namun, komitmen pemberantasan narkoba tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan ataupun kegiatan razia. Publik juga membutuhkan bukti konkret mengenai efektivitas pengawasan, tindak lanjut setiap temuan, serta langkah pencegahan agar praktik penyelundupan dan komunikasi ilegal tidak kembali terjadi.
Perlu ditegaskan bahwa munculnya dugaan peredaran narkotika dari dalam lapas tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan Kalapas maupun petugas tertentu. Tidak ada dasar untuk menyimpulkan keterlibatan pribadi Makmur tanpa hasil pemeriksaan dan pembuktian yang sah.
Akan tetapi, sebagai pimpinan satuan kerja, Kalapas tetap memiliki tanggung jawab manajerial untuk memastikan seluruh sistem pengamanan, pengawasan petugas, dan pembinaan warga binaan berjalan sesuai ketentuan.
Temuan Tiga Ponsel Menjadi Catatan Serius Pengawasan
Salah satu hal yang patut mendapat perhatian adalah informasi mengenai hasil penggeledahan blok hunian pada Mei 2026 yang disebut menemukan tiga unit telepon genggam serta sejumlah benda yang tidak semestinya berada di dalam kamar hunian, termasuk paku dan sendok yang berpotensi disalahgunakan.
Temuan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar.
Jika pemeriksaan terhadap barang bawaan dan pengunjung telah dilaksanakan secara ketat, bagaimana perangkat komunikasi tersebut dapat berada di dalam lingkungan hunian?
Apakah ketiga ponsel yang ditemukan telah ditelusuri kepemilikannya? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat komunikasi dan kemungkinan keterkaitannya dengan dugaan transaksi narkotika?
Selain itu, apakah terdapat perangkat komunikasi lain yang belum berhasil ditemukan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab melalui pemeriksaan internal maupun penyelidikan aparat berwenang.
Keberhasilan razia seharusnya tidak hanya diukur dari jumlah barang terlarang yang berhasil diamankan. Lebih dari itu, efektivitas pengawasan harus dilihat dari kemampuan lembaga mencegah barang terlarang masuk, mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab, serta memastikan tidak terjadi pengulangan pelanggaran.
Dugaan Transaksi Berulang Perlu Ditelusuri Secara Menyeluruh
Hal lain yang menjadi perhatian adalah laporan mengenai dugaan komunikasi dan transaksi keuangan yang disebut berlangsung berulang kali.
Apabila bukti tersebut benar-benar autentik dan berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika, aparat perlu menelusuri siapa pihak yang terlibat, bagaimana pola komunikasi dilakukan, dari mana sumber dana berasal, serta apakah terdapat pihak lain yang berperan dalam jaringan tersebut.
Penyelidikan juga perlu memastikan apakah aktivitas yang dilaporkan berlangsung sebelum atau setelah pelaksanaan razia Mei 2026.
Kronologi menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesimpulan yang keliru mengenai hubungan antara temuan ponsel, dugaan komunikasi, dan transaksi keuangan.
Penelusuran tidak boleh berhenti pada warga binaan yang namanya disebut dalam laporan. Jika terdapat indikasi keterlibatan pihak lain, seluruhnya harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan prosedur hukum yang berlaku.
Transparansi Tindak Lanjut Menjadi Kebutuhan Publik
Di tengah munculnya informasi tersebut, masyarakat tentu berhak mengetahui bagaimana tindak lanjut pihak Lapas Palu terhadap temuan barang terlarang dan laporan dugaan peredaran narkotika.
Apakah telah dilakukan pemeriksaan terhadap warga binaan yang diduga terkait? Apakah petugas yang bertanggung jawab atas pengawasan blok hunian telah dimintai keterangan? Apakah hasil razia telah ditindaklanjuti melalui evaluasi sistem pengamanan?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk penghakiman, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penyelenggaraan lembaga negara.
Keterbukaan informasi yang tidak mengganggu proses penyelidikan justru dapat membantu membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Apabila dugaan tersebut tidak benar, klarifikasi yang disertai data dan penjelasan resmi akan membantu meluruskan informasi. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan yang transparan dan sesuai hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Catatan Sejarah Lapas Petobo Tidak Boleh Diabaikan
Perhatian terhadap pengawasan Lapas Palu juga perlu ditempatkan dalam konteks pemberitaan mengenai kasus narkotika yang pernah menyeret oknum petugas dan warga binaan di lingkungan pemasyarakatan tersebut.
Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, disebutkan bahwa pada 2020 seorang petugas lapas pernah diamankan bersama tiga warga binaan terkait dugaan peredaran narkotika. Informasi mengenai kronologi, status perkara, dan putusan hukumnya perlu dikonfirmasi kembali melalui sumber resmi kepolisian maupun dokumen pengadilan.
Jika riwayat tersebut terkonfirmasi, peristiwa itu semestinya menjadi bahan evaluasi penting bagi penguatan pengawasan internal.
Pengamanan lembaga pemasyarakatan tidak boleh hanya bertumpu pada pemeriksaan pintu masuk. Pengawasan harus mencakup seluruh aktivitas di dalam blok hunian, pemeriksaan petugas, pengendalian barang terlarang, pengawasan komunikasi, hingga mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Sistem yang kuat harus mampu mencegah penyimpangan sekaligus mendeteksi kemungkinan keterlibatan siapa pun, termasuk apabila terdapat oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangannya.
BNNP dan Kepolisian Perlu Menelusuri Dugaan Jaringan Lintas Daerah
Mengingat laporan tersebut menyebut adanya dugaan jangkauan komunikasi hingga Kabupaten Morowali, persoalan ini layak mendapat perhatian aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam pemberantasan narkotika.
Koordinasi antara pihak lapas, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, dan kepolisian diperlukan untuk memastikan apakah laporan tersebut memiliki dasar hukum dan bukti yang cukup untuk ditindaklanjuti.
Penelusuran perlu dilakukan secara profesional, termasuk terhadap dugaan aliran dana, komunikasi elektronik, serta kemungkinan adanya pihak di luar lapas yang berperan dalam aktivitas tersebut.
Jika ditemukan bukti tindak pidana, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, pihak-pihak yang disebut dalam laporan juga berhak mendapatkan perlindungan dari tuduhan yang tidak berdasar.
Kalapas Diharapkan Memberikan Klarifikasi Terbuka
Dalam persoalan ini, posisi Kalapas Makmur menjadi penting untuk memberikan penjelasan mengenai langkah pengawasan dan evaluasi yang telah dilakukan.
Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu dijelaskan kepada publik, mulai dari tindak lanjut temuan tiga unit ponsel, evaluasi pengamanan blok hunian, pengawasan terhadap komunikasi ilegal, hingga koordinasi dengan aparat pemberantasan narkotika.
Redaksi juga memandang penting adanya ruang klarifikasi bagi Kalapas maupun pihak-pihak yang disebut dalam laporan agar pemberitaan tidak berkembang menjadi penghakiman sepihak.
Sebab, prinsip pemberitaan yang profesional bukan hanya mengungkap dugaan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan penjelasan berdasarkan fakta.
Jangan Biarkan Tembok Lapas Menjadi Penghalang Pengawasan
Lembaga pemasyarakatan dibangun sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan putusan pidana, bukan tempat bagi siapa pun untuk melanjutkan aktivitas kejahatan.
Pemberantasan narkotika di dalam lapas membutuhkan pengawasan yang konsisten, integritas petugas, keberanian melakukan evaluasi, serta keterlibatan aparat penegak hukum.
Apabila benar terdapat aktivitas pengendalian peredaran narkotika dari balik jeruji, maka persoalan tersebut harus dibongkar secara menyeluruh. Tidak boleh ada pembiaran, perlindungan terhadap pelanggaran, ataupun perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang terbukti terlibat.
Namun, setiap tuduhan juga harus ditempatkan pada koridor hukum. Seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan percakapan atau laporan yang belum diuji keabsahannya.
Kini, masyarakat menunggu langkah konkret dan penjelasan resmi dari pihak Lapas Kelas IIA Palu serta aparat terkait.
Pengawasan bukan sekadar kegiatan razia, melainkan tanggung jawab yang harus dibuktikan melalui sistem yang bekerja, tindakan yang terukur, dan keberanian menindak setiap pelanggaran berdasarkan hukum.
Penulis: Syaiful
LIPUTAN12.COM
