Bandar Lampung – Liputan12.com – Upaya awak media memperoleh klarifikasi terkait penggunaan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 senilai sekitar Rp227 miliar diduga berujung pada pemblokiran nomor WhatsApp wartawan.
Peristiwa tersebut mencuat setelah sejumlah media online menerbitkan pemberitaan berjudul "Rp227 Miliar Anggaran DPRD Lampung Disorot, Belanja Rapat dan Dinas Jadi Sorotan".
Dalam pemberitaan sebelumnya, awak media menyampaikan rencana meminta penjelasan langsung kepada Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, mengenai rincian pagu dan realisasi anggaran hingga November 2026.
Konfirmasi tersebut dinilai penting untuk memperoleh informasi yang utuh mengenai dasar pengalokasian anggaran pada setiap pos belanja, jumlah dana yang telah direalisasikan, sisa anggaran, serta manfaat penggunaan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Namun, ketika wartawan berupaya menghubungi pejabat terkait melalui pesan WhatsApp guna meminta tanggapan, upaya komunikasi tersebut disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurut keterangan awak media, pesan yang dikirimkan tidak lagi terkirim seperti sebelumnya. Kondisi tersebut memunculkan dugaan bahwa nomor WhatsApp wartawan telah diblokir oleh pihak yang dihubungi.
Meski demikian, penyebab tidak terkirimnya pesan tersebut belum dapat dipastikan. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh penjelasan resmi dari Sekretaris DPRD Provinsi Lampung mengenai persoalan komunikasi tersebut maupun substansi anggaran yang menjadi sorotan.
Anggaran Puluhan Miliar Jadi Perhatian
Dalam pemberitaan sebelumnya, sejumlah pos belanja Sekretariat DPRD Provinsi Lampung menjadi perhatian publik karena memiliki nilai anggaran cukup besar.
Di antaranya, belanja makanan dan minuman rapat untuk kegiatan reses serta Sosialisasi Peraturan Daerah (Sosper) yang disebut mencapai sekitar Rp54,3 miliar.
Selain itu, anggaran perjalanan dinas dan pertemuan dalam kota dilaporkan mencapai sekitar Rp72,8 miliar. Sementara alokasi honorarium narasumber, moderator, dan panitia pelaksana kegiatan Sosper disebut berada di angka Rp24,4 miliar.
Besarnya alokasi tersebut tentu membutuhkan penjelasan secara terperinci agar masyarakat dapat memahami peruntukan, mekanisme pelaksanaan, serta capaian penggunaan anggaran tersebut.
Terlebih, anggaran yang bersumber dari APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus mengedepankan prinsip transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.
Publik Berhak Mendapatkan Penjelasan
Keterbukaan informasi mengenai penggunaan anggaran pemerintah menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
DPRD memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Karena itu, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana anggaran operasional yang dialokasikan mampu menunjang pelaksanaan ketiga fungsi tersebut.
Konfirmasi media dalam persoalan ini bukan semata-mata untuk mempertanyakan besarnya angka anggaran, melainkan juga untuk menghadirkan informasi yang berimbang kepada masyarakat.
Pejabat publik memiliki ruang untuk memberikan penjelasan, meluruskan informasi, maupun menyampaikan data pendukung apabila terdapat rincian anggaran yang perlu diklarifikasi.
Awak media menegaskan masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Sekretaris DPRD Provinsi Lampung, Descatama Paksi Moeda, untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas pemberitaan tersebut.
Redaksi Liputan12.com juga akan memuat penjelasan dari pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan kaidah jurnalistik.
TIM
LIPUTAN12.COM

