Jakarta, Liputan12.com – Kabar mengenai pencairan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 kembali menjadi perhatian para pekerja di berbagai daerah. Pasalnya, hingga pertengahan November 2026, bantuan pemerintah dengan total nilai Rp900.000 tersebut belum juga disalurkan kepada calon penerima.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberikan penjelasan bahwa proses pencairan BSU periode Oktober hingga Desember 2026 masih menunggu penyelesaian administrasi dan finalisasi anggaran di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa dana bantuan tersebut belum ditransfer kepada para pekerja karena masih terdapat sejumlah tahapan administratif yang harus diselesaikan.
"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu aja. Belum cair," ujar Yassierli dalam keterangannya pada 14 November 2026.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa masyarakat, khususnya pekerja yang menantikan bantuan, diminta untuk tidak terburu-buru mempercayai informasi mengenai pencairan yang belum diumumkan secara resmi.
Data 13,3 Juta Calon Penerima Masih Diverifikasi
Selain penyelesaian administrasi anggaran, pemerintah juga masih melakukan proses pemutakhiran dan validasi data calon penerima BSU.
Data awal yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan disebut mencapai sekitar 13,3 juta calon penerima. Namun, data tersebut masih harus melalui proses pembersihan atau cleansing, pemeriksaan, serta verifikasi berlapis.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan dan menghindari kesalahan penyaluran maupun penerima ganda.
Sementara itu, fitur pengecekan status penerima menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui situs resmi BSU Kemnaker juga belum dibuka.
Dengan demikian, pekerja diminta bersabar menunggu pengumuman resmi pemerintah setelah seluruh tahapan administrasi dan validasi data selesai.
BSU 2026 Sebesar Rp900 Ribu Dicairkan Sekaligus
Berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, bantuan BSU diberikan sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode Oktober, November, dan Desember 2026.
Apabila seluruh tahapan penyaluran telah selesai, penerima yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan sebesar Rp900.000 sekaligus.
Penyaluran ditargetkan berlangsung secara bertahap pada November hingga Desember 2026 melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), setelah proses administrasi dan anggaran di Kemenkeu dinyatakan selesai.
Namun, masyarakat tetap perlu memahami bahwa target waktu penyaluran bukan berarti seluruh penerima akan memperoleh dana pada tanggal yang sama.
Siapa Saja yang Berhak Menerima BSU 2026?
Mengacu pada persyaratan yang disampaikan dalam informasi program tersebut, terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026, di antaranya:
1. Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah hingga batas waktu Agustus 2026.
3. Memiliki gaji atau upah maksimal Rp3,5 juta atau mengikuti ketentuan upah minimum provinsi maupun kabupaten/kota setempat.
4. Bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
5. Tidak termasuk penerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sesuai ketentuan program.
Meski demikian, memenuhi kriteria umum tidak serta-merta menjamin seseorang otomatis ditetapkan sebagai penerima. Penetapan akhir tetap bergantung pada hasil verifikasi dan validasi data pemerintah.
Pekerja Diminta Waspadai Link Pendaftaran Palsu
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat terhadap pencairan BSU 2026, pemerintah juga mengingatkan para pekerja agar berhati-hati terhadap informasi palsu yang beredar melalui media sosial maupun pesan berantai.
Masyarakat diminta tidak sembarangan mengakses tautan yang mengatasnamakan program BSU, terlebih apabila meminta data pribadi, nomor rekening, kode OTP, maupun informasi rahasia lainnya.
Pekerja juga tidak perlu melakukan pendaftaran secara mandiri melalui tautan tidak resmi karena proses penentuan penerima dilakukan berdasarkan data pemerintah.
Informasi mengenai jadwal pencairan, pembukaan pengecekan NIK, serta daftar penerima hendaknya hanya mengacu pada pengumuman resmi Kementerian Ketenagakerjaan.
Dengan masih berlangsungnya proses administrasi dan validasi, para pekerja diharapkan tetap bersabar serta tidak mudah terpancing kabar yang belum dapat dipastikan kebenarannya.
Masyarakat kini menantikan kepastian penyelesaian proses tersebut agar bantuan subsidi upah senilai Rp900.000 dapat segera disalurkan kepada pekerja yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Redaksi Liputan12.com

