INDRALAYA, Liputan12.Com– Penggunaan satu unit mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir oleh perusahaan perkebunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) menuai sorotan. Di tengah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), keberadaan armada damkar di luar wilayah administrasi Ogan Ilir memunculkan pertanyaan serius mengenai prioritas pelayanan publik dan tata kelola aset daerah.
Kendaraan dinas tersebut dikabarkan digunakan di wilayah Mesuji, Kabupaten OKI. Bahkan, muncul dugaan bahwa armada tersebut disewakan kepada pihak perusahaan. Namun, dugaan penyewaan itu dibantah oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir, Edi Rahmat, yang menyatakan bahwa kendaraan tersebut berstatus pinjaman.
“Tidak ada sewa-menyewa kendaraan dinas damkar. Yang ada, pihak perusahaan meminjam dan menanggung semua biaya, seperti kebutuhan personel serta bahan bakar operasional,” ujar Edi Rahmat saat dihubungi melalui telepon, Senin (12/10/2026).
Saat dikonfirmasi mengenai perusahaan yang menggunakan kendaraan tersebut, Edi menyebut nama PT Multi Var.
Menurut Edi, peminjaman dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi karhutla. Ia menyebut jumlah titik panas (hotspot) di wilayah OKI masih tergolong tinggi, sedangkan di Kabupaten Ogan Ilir telah mengalami penurunan.
Selain itu, kendaraan tersebut disebut dipinjamkan untuk mendukung persiapan kegiatan Kementerian Pertahanan.
“Untuk persiapan acara Kementerian Pertahanan,” katanya
Pernyataan bahwa kendaraan tersebut hanya dipinjamkan belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik. Status pinjaman tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk memastikan bahwa penggunaan aset daerah telah sesuai prosedur dan mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Sejumlah pertanyaan mendasar pun perlu dijawab. Apakah peminjaman mobil damkar tersebut dilengkapi surat resmi? Siapa yang memberikan persetujuan? Berapa lama kendaraan digunakan oleh perusahaan? Apakah terdapat perjanjian tertulis yang mengatur tanggung jawab peminjam, termasuk risiko kerusakan dan penggunaan kendaraan?
Tak kalah penting, bagaimana jaminan kesiapsiagaan armada damkar di Ogan Ilir selama kendaraan tersebut berada di luar daerah?
Pertanyaan ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan untuk memastikan bahwa aset yang dibeli dan dipelihara menggunakan anggaran publik dimanfaatkan secara transparan serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat.
Alasan menurunnya titik panas di Ogan Ilir juga patut dijelaskan lebih lanjut. Sebab, kondisi kebakaran dapat berubah sewaktu-waktu, sementara kesiapsiagaan pemadam kebakaran tidak semestinya hanya bergantung pada situasi sesaat.
Apabila satu unit armada digunakan untuk membantu penanganan karhutla atau kepentingan lain di luar daerah, perlu ada penjelasan mengenai pertimbangan teknis, kebutuhan operasional, serta ketersediaan armada yang tersisa.
Di sinilah pentingnya keterbukaan pemerintah daerah. Masyarakat berhak mengetahui apakah keputusan tersebut telah melalui perhitungan yang matang dan tidak mengurangi kemampuan petugas dalam merespons keadaan darurat di wilayah sendiri.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh dokumen resmi terkait peminjaman mobil damkar tersebut. Penjelasan dari pihak PT Multi Var mengenai tujuan penggunaan kendaraan, jangka waktu peminjaman, serta mekanisme pembiayaan operasional juga masih diperlukan.
Pengelola barang milik daerah Pemkab Ogan Ilir pun perlu dimintai penjelasan mengenai prosedur yang berlaku dalam pemanfaatan aset daerah oleh pihak swasta.
Kejelasan dokumen menjadi penting untuk membedakan peminjaman yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan dari penggunaan aset yang berpotensi menyalahi ketentuan. Tanpa dokumen dan penjelasan yang memadai, polemik ini berisiko terus berkembang menjadi spekulasi publik.
Intinya, persoalan ini bukan semata-mata soal mobil damkar dipinjam atau disewakan. Yang lebih mendasar adalah apakah penggunaan aset daerah tersebut memiliki dasar administrasi yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan, dan tetap menjamin keselamatan masyarakat Ogan Ilir.
Transparansi dari Dinas Pemadam Kebakaran, pengelola aset daerah, serta pihak perusahaan menjadi kunci untuk menjawab polemik ini secara objektif.