SUKABUMI, Liputan12.com – Pandangan kritis dilontarkan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Sukabumi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027. Catatan itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (1/10/2026).
Juru bicara Fraksi PDIP, Junajah Jajah Nurdiansyah, menegaskan bahwa rancangan anggaran tersebut tidak boleh berhenti sebagai tumpukan angka tanpa dampak.
Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD harus memiliki arah kebijakan yang jelas dan bisa diukur manfaatnya oleh masyarakat.
Data yang dipaparkan, pendapatan daerah pada 2027 ditargetkan sebesar Rp4,17 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp4,24 triliun. Artinya, ada selisih defisit sekitar Rp68,58 miliar yang rencananya akan ditutup melalui skema pembiayaan.
Fraksi PDIP meminta Bupati dan TAPD menjelaskan secara transparan dari mana defisit itu akan ditutup, termasuk soal penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Jangan sampai SiLPA hanya jadi tambal sulam. Harus diarahkan untuk program yang mendesak dan dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Junajah dalam rapat paripurna tersebut.
Lebih jauh, Junajah menyoroti masih rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Sukabumi. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dinilai masih sangat tinggi.
Ia mendorong Pemkab untuk lebih serius menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar tidak ada kebocoran penerimaan.
“Daerah tidak bisa terus bergantung ke pusat. Kemandirian keuangan itu harus dibangun pelan-pelan tapi pasti, dengan kebijakan yang masuk akal,” tegasnya.
Fraksi PDIP juga menyoroti lonjakan belanja operasional. Menurutnya, kenaikan tersebut wajib dibarengi dengan indikator kinerja yang jelas dari setiap perangkat daerah. Jika tidak, ruang untuk belanja pembangunan dan pelayanan publik akan semakin sempit.
Terkait sektor prioritas, PDIP meminta agar anggaran pendidikan dan kesehatan tidak hanya formalitas memenuhi mandatory spending, tetapi benar-benar menjawab persoalan di lapangan seperti pemerataan sekolah, kesejahteraan guru, dan akses puskesmas di wilayah terpencil.
Sementara untuk infrastruktur, PDIP mengingatkan kondisi geografis Sukabumi yang rawan longsor dan bencana. Pemkab diminta memiliki data mitigasi bencana yang akurat dan perencanaan pemeliharaan jalan, jembatan, serta irigasi yang lebih matang.
Di sektor ekonomi, Fraksi PDIP mendorong keberpihakan nyata kepada UMKM melalui kemudahan perizinan, akses modal, pelatihan, serta penggunaan produk lokal dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang belum maksimal juga diminta untuk dievaluasi total.
Meski memberikan banyak catatan, Fraksi PDIP pada prinsipnya menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
“Kami ingin APBD yang realistis saat direncanakan, tepat saat dialokasikan, dan terukur hasilnya. Bukan hanya bagus di atas kertas,” pungkas Junajah.
"Pembangunan itu bukan soal statistik yang naik. Tapi soal apakah warga Sukabumi benar-benar merasakan manfaatnya," tutupnya.
(Penulis: Ajid Alvaro )

