Lamongan, Liputan12.com — Proyek rehabilitasi gedung Sekolah Dasar Negeri (SDN) Babatkumpul, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, menghadapi sejumlah kendala dalam pelaksanaannya. Mulai dari keterbatasan tenaga kerja lokal, kegiatan tradisi sedekah bumi, musim panen kacang hijau, perubahan lingkup pekerjaan dari rehabilitasi menjadi pembangunan baru, hingga pencairan dana termin kedua yang disebut belum terealisasi.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pihak sekolah dan pelaksana pembangunan dalam menuntaskan proyek yang diharapkan dapat menghadirkan sarana pendidikan yang lebih layak, aman, dan nyaman bagi peserta didik.
Kepala SDN Babatkumpul, Kusniatur Rohmah, S.Pd., memberikan penjelasan mengenai sejumlah faktor yang menurutnya memengaruhi jadwal pengerjaan proyek tersebut. Ia menyebut keterlambatan tidak disebabkan oleh satu persoalan saja, melainkan berkaitan dengan beberapa kondisi yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan.
Tenaga Kerja Terkendala Kondisi Lapangan
Menurut Kusniatur Rohmah, salah satu kendala yang dihadapi adalah berkurangnya ketersediaan tenaga kerja lokal. Sejumlah pekerja dilaporkan jatuh sakit, sementara sebagian lainnya meminta izin tidak bekerja karena mengikuti kegiatan tradisi sedekah bumi dan membantu proses panen kacang hijau.
“Keterlambatan disebabkan oleh tenaga lokal yang ada beberapa di antaranya jatuh sakit. Selain itu, kegiatan tradisi sedekah bumi yang berlangsung selama seminggu penuh serta musim panen kacang hijau secara bersamaan membuat sejumlah pekerja terpaksa meminta izin untuk tidak masuk kerja,” ujar Kusniatur.
Situasi tersebut, menurut penjelasannya, turut memengaruhi ritme pengerjaan di lapangan. Ketersediaan tenaga kerja menjadi salah satu unsur penting dalam proyek konstruksi, terlebih ketika pekerjaan membutuhkan kesinambungan agar tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal.
Di wilayah pedesaan, aktivitas sosial dan tradisi masyarakat juga dapat beririsan dengan kegiatan ekonomi warga. Dalam kasus SDN Babatkumpul, kegiatan sedekah bumi dan musim panen kacang hijau disebut berlangsung pada waktu yang berdekatan sehingga berdampak terhadap kehadiran sebagian pekerja.
Meski demikian, besaran pengaruh masing-masing faktor terhadap keseluruhan keterlambatan belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan pihak sekolah.
Lingkup Pekerjaan Berubah, dari Rehabilitasi Menjadi Bangunan Baru
Selain persoalan tenaga kerja, perubahan lingkup pekerjaan menjadi faktor lain yang turut memengaruhi kebutuhan waktu pengerjaan.
Kusniatur menjelaskan, rencana awal proyek tersebut hanya berupa rehabilitasi atau perbaikan bangunan yang sudah ada. Namun, berdasarkan pertimbangan teknis, pekerjaan kemudian diubah menjadi pembangunan baru dari nol.
“Ada penambahan jenis pekerjaan. Yang awalnya hanya sebatas rehab, atas dasar pertimbangan teknis akhirnya kami ubah menjadi bangun baru dari nol. Tentu saja, keputusan ini membawa konsekuensi logis berupa kebutuhan waktu pengerjaan yang jauh lebih lama dibandingkan rencana awal,” jelasnya.
Perubahan dari rehabilitasi menjadi pembangunan baru merupakan perbedaan lingkup pekerjaan yang perlu diperhitungkan dalam pelaksanaan proyek. Pembangunan baru memiliki tahapan pekerjaan yang berbeda dibandingkan perbaikan bangunan yang telah berdiri, sehingga dapat memerlukan penyesuaian terhadap jadwal dan kebutuhan pelaksanaan.
Namun, alasan teknis secara terperinci yang mendasari keputusan perubahan tersebut belum diuraikan dalam keterangan yang tersedia. Karena itu, penilaian mengenai kesesuaian perubahan lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, serta dampaknya terhadap anggaran dan waktu perlu mengacu pada dokumen perencanaan dan persetujuan yang berlaku.
Pencairan Dana Termin Kedua Disebut Belum Terealisasi
Persoalan lain yang disampaikan Kusniatur adalah pencairan dana termin kedua yang menurutnya hingga kini belum terealisasi.
Dalam pelaksanaan konstruksi, kelancaran pendanaan menjadi salah satu aspek yang berkaitan dengan kemampuan pelaksana memenuhi kebutuhan operasional dan menjaga kesinambungan pekerjaan. Meski demikian, keterangan mengenai belum cairnya termin kedua tersebut belum disertai rincian mengenai penyebab, nilai dana, maupun waktu pengajuan pencairannya.
Dengan demikian, persoalan pendanaan tersebut masih memerlukan penjelasan lebih lanjut agar kondisi pelaksanaan proyek dapat dipahami secara menyeluruh.
Kepastian mengenai status pencairan dana, mekanisme pembayaran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan proyek menjadi informasi penting untuk melihat bagaimana kendala tersebut memengaruhi proses pembangunan SDN Babatkumpul.
Pengajuan Adendum Perpanjangan Waktu
Menghadapi berbagai kendala tersebut, Kusniatur menyampaikan bahwa pihak sekolah telah menempuh langkah administratif berupa pengajuan adendum atau perubahan terhadap ketentuan waktu pengerjaan.
“Kami sudah mengajukan adendum atau perpanjangan waktu pengerjaan. Pengajuan ini tentu saja telah melalui mekanisme rekomendasi serta memperoleh persetujuan resmi dari fasilitator lapangan dan koordinator dari kementerian terkait,” tegas Kusniatur.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak sekolah menyebut telah menempuh prosedur untuk menyesuaikan jadwal penyelesaian proyek dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.
Meski demikian, kepastian mengenai durasi perpanjangan, tanggal berakhirnya masa pengerjaan, serta dokumen persetujuan adendum belum tercantum dalam keterangan yang disampaikan. Informasi tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai target penyelesaian pembangunan.
Harapan terhadap Kualitas Sarana Pendidikan
Pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah merupakan bagian penting dalam mendukung kegiatan belajar mengajar. Gedung yang layak dan aman dibutuhkan agar peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dalam lingkungan yang mendukung.
Bagi SDN Babatkumpul, perubahan rencana dari rehabilitasi menjadi pembangunan baru diharapkan dapat menghasilkan bangunan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Namun, harapan tersebut perlu berjalan seiring dengan pelaksanaan pekerjaan yang tertib, transparan, dan memenuhi persyaratan teknis maupun administratif.
Masyarakat dan wali murid tentu berkepentingan mengetahui perkembangan proyek, termasuk jadwal penyelesaian, kualitas hasil pekerjaan, serta kesesuaian pelaksanaannya dengan perencanaan yang telah disetujui.
Oleh sebab itu, keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait menjadi penting agar perkembangan pembangunan dapat dipantau secara objektif. Penjelasan mengenai kendala tenaga kerja, perubahan lingkup pekerjaan, pendanaan, dan perpanjangan waktu perlu didukung dokumen yang relevan sehingga informasi kepada masyarakat tetap utuh dan berimbang.
Pada akhirnya, penyelesaian proyek SDN Babatkumpul tidak hanya berkaitan dengan rampungnya bangunan fisik, tetapi juga dengan terpenuhinya standar kualitas, keamanan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan. Dengan kejelasan jadwal serta pengawasan yang sesuai ketentuan, pembangunan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan di Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan.
Penulis: Ther
Liputan12.com


