Jakarta, Liputan12.com — Rentetan kasus keracunan yang kembali terjadi di tengah masyarakat menuai sorotan keras dari tokoh publik Gus Nur. Ia menilai kejadian yang berulang tidak boleh dipandang sebagai persoalan biasa, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat.
Melalui video yang diunggah pada 3 September 2026 melalui akun TikTok @gusnur13official dan kemudian beredar luas di media sosial, Gus Nur menyampaikan kritik tajam terhadap pola penanganan kasus keracunan yang menurutnya belum memberikan efek pencegahan secara menyeluruh.
Gus Nur mempertanyakan mengapa kasus serupa terus bermunculan dari waktu ke waktu.
“Terus saja kejadian, hari ini keracunan, besok keracunan, lusa pun masih keracunan,” ujar Gus Nur dalam pernyataannya.
Menurutnya, negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan mengaku sebagai bangsa beradab semestinya tidak membiarkan satu kasus pun berlalu tanpa penyelesaian yang jelas. Setiap kejadian, kata dia, harus menjadi bahan evaluasi serius agar tidak kembali menimbulkan korban.
“Kalau kita ini bangsa yang beradab, tidak boleh begini. Satu kasus keracunan saja harus langsung diselesaikan tuntas, selesai sudah—tidak boleh diberi ruang untuk terulang lagi,” tegasnya.
Desak Penindakan hingga Akar Persoalan
Pernyataan Gus Nur kemudian mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam memastikan keamanan masyarakat.
Dengan nada tegas, ia bahkan menyerukan agar pejabat yang dianggap gagal menjalankan amanah mundur dari jabatannya.
“Mundur para pejabatnya, mundur presidennya! Pecat lembaga SPPG yang bersangkutan, usut tuntas sampai ke akar-akarnya hingga ditemukan satu tersangka yang jelas,” tuntutnya.
Desakan tersebut menunjukkan bahwa Gus Nur tidak hanya meminta penanganan terhadap korban, tetapi juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem, pengawasan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan adanya pelanggaran.
Ia menilai, penyelesaian sebuah kasus tidak cukup berhenti pada penanganan korban maupun pernyataan administratif. Menurutnya, apabila memang terdapat unsur kelalaian atau pelanggaran, harus ada proses pemeriksaan dan pertanggungjawaban yang terang.
Kritik terhadap Sikap yang Dianggap Menyepelekan
Dalam pernyataannya, Gus Nur juga menyoroti penggunaan angka korban sebagai sesuatu yang menurutnya berpotensi menimbulkan kesan bahwa kasus tersebut tidak serius.
Ia menyindir respons yang menurutnya seolah mengecilkan jumlah korban.
“Tapi kenyataannya tidak demikian. Kalau keracunan sepuluh orang, dengan entengnya pejabat bilang ‘cuma sepuluh’. Kalau dua puluh, jawabnya ‘cuma dua puluh’—seolah-olah tidak ada yang mati, begitu caranya Pak Haji?” ujarnya.
Bagi Gus Nur, setiap korban tetap memiliki nilai kemanusiaan yang sama. Karena itu, jumlah korban menurutnya tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi keseriusan pemerintah dalam melakukan investigasi dan pencegahan.
Pernyataan tersebut pun mendapat perhatian di media sosial. Potongan video yang berisi kritik dan tuntutan Gus Nur beredar di sejumlah platform dan memunculkan berbagai respons dari masyarakat.
Ia kembali menekankan bahwa persoalan utama bukan semata-mata berapa banyak orang yang mengalami keracunan, melainkan bagaimana negara memastikan kejadian tersebut tidak terus berulang.
“Kalau bangsa beradab tidak boleh begitu. Satu saja keracunan harus selesai, jangan sampai terulang lagi!” demikian penekanan yang disampaikan dalam video tersebut.
Kasus keracunan yang berulang menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan serius, terutama untuk memastikan penyebab kejadian dapat diketahui secara objektif dan langkah pencegahan dapat dilakukan secara efektif.
Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat tanggapan resmi dari pemerintah pusat maupun pihak SPPG yang secara khusus menanggapi pernyataan Gus Nur terkait desakan pengunduran diri, pemecatan, dan pengusutan menyeluruh tersebut.
Saladin
Editor: Agus Mandie
Sumber: @gusnur13official
