Cirebon, Liputan12.com – Anggaran pemeliharaan di SMPN 1 Mundu, Kabupaten Cirebon, menjadi sorotan Lembaga Pengawasan Indonesia Tindak Pidana Korupsi (LPI TIPIKOR). Pasalnya, anggaran pemeliharaan yang disebut mencapai sekitar Rp390 juta selama 2 tahun anggaran 2024/2025 dipertanyakan setelah kondisi sejumlah bagian bangunan sekolah dinilai masih memprihatinkan. Seperti adanya atap pada bolong, kusen banyak yang keropos, pintu banyak yang bolong-bolong, tidak terlihat adanya pengecetan tembok bangunan.
Sorotan tersebut muncul karena adanya pertanyaan mengenai kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen dengan kondisi fisik bangunan di lapangan. LPI TIPIKOR meminta agar penggunaan anggaran tersebut dapat dijelaskan secara terbuka, termasuk jenis pekerjaan pemeliharaan, nilai setiap kegiatan, serta realisasi pekerjaannya.
“Yang kami soroti bukan semata-mata besar kecilnya anggaran, tetapi harus ada kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan kondisi fisik di lapangan. Jika masih ditemukan bangunan yang memprihatinkan, tentu perlu ada penjelasan. Dari pihak kami sudah melayangkan surat permohonan audensi tapi sampai saat ini belum ada tanggapan dari pihak SMPN 1 Mundu untuk merealisasi audensi tersebut,” ujar Warnadi.
LPI TIPIKOR juga mendorong pihak terkait untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi terhadap penggunaan anggaran tersebut apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen pertanggungjawaban dengan kondisi sebenarnya.
LPI TIPIKOR berharap persoalan anggaran 390 jutaan tersebut dapat segera mendapatkan klarifikasi secara transparan sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat. Jika memang seluruh penggunaan anggaran telah sesuai ketentuan, dokumen dan penjelasan resmi dapat menjadi dasar untuk menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang.
Bung Arya
