Kabupaten Cirebon, Liputan12.com - Mencuatnya isu dugaan pengondisian anggaran Proyek Revitalisasi (Revit) Sekolah yang bersumber dari APBN 2026 di Kabupaten Cirebon, mendapat atensi serius dari pihak Dinas Kementerian Pendidikan.
Menyusul pernyataan Kepala SDN 1 Kedung Jaya Lilis Mariyam yang menyebut Koordinator Revit Ade P telah mundur karena adanya tekanan dari pihak luar, Dinas Kementerian dikabarkan akan segera turun ke lapangan.
Kabar tersebut dibenarkan oleh salah satu pelaksana penerima Revit di Kabupaten Cirebon. Pihak Kementerian akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) ke sejumlah sekolah penerima program Revitalisasi, termasuk SDN 1 Kedung Jaya.
"Benar, rencananya dalam waktu dekat tim dari Kementerian akan melakukan kunjungan lapangan ke sekolah-sekolah penerima Revit. Untuk memastikan pelaksanaan sesuai juknis dan tidak ada pengondisian seperti yang diisukan,"_ ujar sumber yang enggan disebutkan namanya, Sabtu (26/9/2026).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk mengecek kesesuaian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan realisasi fisik di lapangan, serta memastikan tidak ada intervensi oknum koordinator maupun konsultan perencana.
Sebelumnya, aktivis pendidikan Amin Std mendesak agar Kementerian dan APIP melakukan audit terbuka terhadap proyek revitalisasi di Kabupaten Cirebon.
"Kami apresiasi jika Kementerian mau turun langsung. Ini penting agar program revitalisasi yang anggarannya dari APBN benar-benar dirasakan manfaatnya untuk meningkatkan sarana pendidikan, bukan malah menjadi ajang bancakan oknum,"_ tegas Amin Std.
Pihak SDN 1 Kedung Jaya sendiri mengaku siap jika ada kunjungan dan pemeriksaan dari Kementerian, "Ujarnya.
Hal senada pun di katakan oleh Pihak dari Dinas pendidikan Kab Cirebon akan adanya kunjungan dari pihak kementrian,"Jelasnya.
Hinga,berita ini di terbitkan,belum ada keterangan resmi dari pihak Dinas Kementrian,"Pungkasnya.
Bung Arya
