 |
| Siswa SMK di Kudus kritik program Makan Bergizi Gratis, PGRI Jateng dukung dan minta tak ada intimidasi. Fokus ke kesejahteraan guru dan fasilitas sekolah lebih penting. PGRI Jateng juga soroti gaji guru swasta yang masih rendah, perlu prioritas. |
KUDUS, Liputan12.com – Surat terbuka yang ditulis seorang siswa SMK NU Miftahul Falah Kudus kepada Presiden Republik Indonesia terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial memicu berbagai tanggapan dari berbagai kalangan. Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Tengah, Muhdi, menilai bahwa suara yang disampaikan oleh siswa tersebut mencerminkan kegelisahan yang juga dirasakan oleh sebagian masyarakat terkait kondisi pendidikan dan program pemerintah yang berjalan.
Menurut Muhdi, kritik terhadap program MBG sebenarnya bukan hal baru yang muncul saat ini. Namun, menjadi perhatian khusus karena disuarakan oleh seorang pelajar yang masih duduk di bangku sekolah. Ia melihat hal ini sebagai bukti bahwa siswa mulai peka terhadap kondisi di sekitarnya, termasuk persoalan yang terjadi di dunia pendidikan.
“Ini bukan suara baru, banyak pihak sudah menyampaikan pandangan terkait program ini. Tapi menjadi istimewa karena disampaikan oleh siswa SMK yang masih muda. Artinya, ini juga bagian dari suara masyarakat yang perlu diperhatikan dengan serius,” ujarnya dalam keterangan persnya.
Ia menyoroti pentingnya penentuan prioritas yang tepat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia. Menurutnya, persoalan mendasar yang masih menjadi fokus perhatian adalah kesejahteraan guru dan ketersediaan fasilitas sekolah yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
“Kalau kita ingin pendidikan maju dan berkualitas, pastikan dulu guru mendapatkan penghasilan yang layak dan sesuai dengan kontribusi mereka. Baik guru negeri maupun guru swasta harus dijamin kesejahteraannya secara memadai,” tegasnya.
Muhdi mengungkapkan bahwa masih banyak guru, khususnya yang bertugas di sekolah swasta, yang menerima penghasilan jauh di bawah standar layak hidup. Bahkan, tidak sedikit di antaranya yang memperoleh gaji di bawah satu juta rupiah per bulan, padahal mereka memiliki tanggung jawab yang sama besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sangat disayangkan jika guru yang menjadi ujung tombak pendidikan harus mengalami kesulitan ekonomi. Ini akan berdampak pada motivasi kerja dan kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa,” tambahnya.
Ia juga menilai bahwa program MBG sebaiknya difokuskan pada siswa dari kalangan kurang mampu yang benar-benar membutuhkan dukungan tersebut, bukan diterapkan secara merata kepada seluruh siswa. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak di sektor pendidikan.
“Tidak semua siswa membutuhkan program itu. Lebih baik kita fokuskan pada mereka yang benar-benar membutuhkan, sementara anggaran lainnya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, seperti pembelian buku pelajaran, perbaikan fasilitas sekolah, atau peningkatan kompetensi guru,” jelasnya.
Muhdi mengaku sangat mengapresiasi keberanian siswa tersebut dalam menyampaikan pendapatnya secara terbuka. Ia menilai isi surat yang disampaikan tergolong santun, kritis, dan menunjukkan empati yang tinggi terhadap kondisi guru di sekolahnya dan sekitarnya.
“Ini adalah anak muda yang berpikir kritis dan punya kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan sekitarnya. Justru hal seperti ini harus kita apresiasi dan dorong, bukan sebaliknya memberikan tekanan,” katanya.
Sangat tegas, ia mengingatkan agar tidak ada pihak pun yang memberikan tekanan atau melakukan intimidasi terhadap siswa tersebut. Menurutnya, penyampaian pendapat merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia, termasuk pelajar, selama dilakukan dengan cara yang benar dan tidak melanggar hukum.
“Saya berharap tidak ada intimidasi apapun terhadap siswa ini. Ini adalah anak yang menyampaikan aspirasi dengan cara yang baik dan konstruktif. Pemerintah cukup merespons secara bijak, mendengar isi kritiknya, dan mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Jawa Tengah, Budi Santosa, menyatakan bahwa pihaknya menghargai setiap perbedaan pendapat yang muncul, termasuk yang datang dari kalangan pelajar.
“Kami baru mengetahui informasi ini dan akan segera mempelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah apapun. Kritik dari pelajar merupakan hal yang wajar di era keterbukaan informasi saat ini, dan ini menjadi bagian dari dinamika yang harus kita sikapi dengan bijak dan penuh rasa tanggung jawab,” ujarnya.
Budi menambahkan bahwa siswa yang bersangkutan dikenal sebagai pribadi yang berprestasi akademik dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di sekolahnya. Oleh karena itu, ia menilai bahwa perlu adanya pendampingan yang tepat agar potensi yang dimiliki oleh siswa tersebut dapat berkembang secara positif dan memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar.
“Kami akan segera berkoordinasi dengan pihak sekolah dan terkait lainnya untuk memahami persoalan ini secara utuh. Pendampingan yang baik sangat penting agar siswa bisa berkembang dengan baik dan terus menjadi agen perubahan yang positif di dunia pendidikan,” katanya.
Ia berharap bahwa polemik yang muncul akibat surat terbuka ini dapat menjadi momentum yang baik untuk memperkuat komunikasi dua arah antara siswa, sekolah, dan pemerintah. Dengan demikian, setiap aspirasi dan kritik yang muncul dapat tersalurkan secara konstruktif dan berdampak positif bagi kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
Penulis : Tomy
