Liputan12.Com
01-1-2026
Riau-inhi
Tembilahan-Kinerja Tim Audit PT Agrinas Palma Nusantara kembali menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Provinsi Riau. Warga mempertanyakan kelanjutan dan hasil audit yang dilakukan tim Agrinas dari pusat terhadap Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera.
Kabar tersebut kembali mencuat setelah hingga kini belum ada kejelasan tindak lanjut dari audit yang dilakukan pada 12 November 2025, saat Tim Audit Agrinas pusat bersama Manajer KSO Provinsi Riau turun langsung ke lapangan.
Salah seorang warga Inhil berinisial M menyampaikan kekecewaannya karena masyarakat sangat menantikan hasil audit tersebut. Namun hingga memasuki akhir tahun 2025 bahkan awal 2026, tidak ada kejelasan yang disampaikan kepada publik.
“Kami masyarakat Inhil sangat menantikan hasil audit Tim Agrinas tersebut. Tapi sampai sekarang tidak ada hasil yang kami ketahui,” ujar M kepada awak media.
Masyarakat bahkan menilai bahwa audit yang dilakukan oleh Tim Agrinas dari pusat terkesan hanya sebatas formalitas dan dokumentasi semata, tanpa adanya tindak lanjut yang nyata.
Ironisnya, hingga saat ini Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera masih dinilai leluasa menguasai lahan sitaan Satgas PKH, meskipun telah dilakukan audit dan pengumpulan sejumlah bukti.
Berdasarkan pantauan awak media serta keterangan dari sejumlah warga, Tim Audit Agrinas disebut telah menyita berbagai bukti dugaan penyelewengan, salah satunya berupa rekening penerima hasil penjualan kelapa sawit dari lahan sitaan, yang tidak atas nama kelompok tani maupun PT Agrinas, melainkan rekening pribadi milik M.P, yang diketahui sebagai salah satu pengurus dalam Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera.
Warga menyebutkan bahwa bukti-bukti dugaan penyelewengan bahkan mengarah pada penggelapan uang negara dengan nominal di atas Rp1 miliar. Namun, hingga kini tidak terlihat adanya tindak lanjut hukum atas temuan tersebut.
“Aneh, bukti-bukti sudah di depan mata, tapi seolah-olah tidak ada apa-apa. Seakan penyelewengan itu hilang begitu saja,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini membuat masyarakat mempertanyakan integritas dan tanggung jawab Tim Audit Agrinas yang telah menyita serta memperoleh bukti-bukti tersebut, namun dinilai tidak menindaklanjutinya secara transparan.
Masyarakat Inhil pun meminta perhatian serius dari Pemerintah Pusat, khususnya kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar permasalahan lahan sitaan Satgas PKH, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir, tidak dibiarkan berlarut-larut.
Warga menegaskan agar tidak ada pembiaran terhadap oknum-oknum yang diduga secara terang-terangan merampas hak masyarakat serta merugikan keuangan negara.
“Apakah harus ada pertumpahan darah dulu baru pemerintah bertindak?” ujar seorang warga kepada awak media saat berbincang pada 31 Desember 2025.
Memasuki tahun 2026, masyarakat menilai belum ada penjelasan resmi yang transparan terkait hasil audit tersebut. Mereka juga mendesak pemerintah agar lebih transparan dan akuntabel dalam memberikan informasi kepada publik, khususnya kepada masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Agrinas Palma Nusantara maupun Kelompok Tani Berkah Tani Sejahtera belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Sahroni
0 Komentar