08-12-2025
Riau-inhilhttp://www.liputan12.com
Tembilahn— Diskusi terbuka terkait rencana Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp200 miliar memunculkan pandangan yang terbelah. Forum yang digelar DPC GMNI Inhil pada Minggu (7/12/2025) di Mahkota Kopi, Tembilahan, menghadirkan unsur pemerintah, akademisi, organisasi pers, hingga aktivis yang menyampaikan pandangan masing-masing.
Suasana diskusi berjalan dinamis. Sejumlah peserta menyatakan dukungan, sementara sebagian lainnya menolak. Bahkan, sebagaimana disampaikan peserta, perdebatan serupa juga terjadi dalam obrolan masyarakat sehari-hari.
Dari forum tersebut, sejumlah narasumber menyebut bahwa pinjaman daerah dimungkinkan selama memenuhi syarat perencanaan, kerja sama, serta manfaat nyata bagi warga.
Perwakilan Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Korwil Inhil, Muslimin, menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah jika penggunaan dana pinjaman benar-benar berpihak pada masyarakat. “Yang penting untuk kepentingan masyarakat. Apa salahnya kita berikan dukungan? Semoga bermanfaat bagi warga Inhil,” ujarnya.
Diskusi menghadirkan Bupati Indragiri Hilir H. Herman, Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, akademisi Dr. Ahmad Rifai, dan tokoh masyarakat Zainal Arifin Hussein. Forum dipandu aktivis Saipudin Ikhwan. Para narasumber memberikan penjelasan terkait urgensi, manfaat, dan risiko pinjaman terhadap kondisi fiskal daerah.
Namun, isu paling mencolok mengarah pada rencana pembangunan Gedung Kantor Bupati Inhil yang disebut menjadi salah satu proyek yang akan menggunakan dana pinjaman tersebut. Sejumlah warga mempertanyakan urgensinya. “Masih banyak gedung dan fasilitas publik lain yang butuh perhatian. Kantor Bupati itu masih bagus, masih layak,” ujar salah seorang warga.
Selain itu, peserta mengingatkan bahwa tambahan beban pinjaman dapat berpengaruh pada APBD pada tahun berikutnya apabila tidak dikelola tepat sasaran.
Sementara pemerintah menyampaikan bahwa pinjaman tersebut bertujuan mempercepat pembangunan dan mengatasi ketertinggalan infrastruktur. Namun penjelasan mengenai pembangunan Kantor Bupati dinilai belum sepenuhnya menjawab pertanyaan publik selama diskusi berlangsung.
Di akhir forum, muncul permintaan agar pemerintah dan DPRD menyampaikan penjelasan lebih rinci mengenai prioritas penggunaan dana Rp200 miliar, terutama terkait proyek yang dianggap tidak mendesak.
Forum juga menyimpulkan perlunya kajian terbuka sebelum keputusan final diambil. FPII Inhil menegaskan diskusi publik semacam ini diperlukan sebagai bentuk kontrol sosial. Mereka berharap pendapat masyarakat benar-benar dipertimbangkan.
Sahroni
0 Komentar