 |
| Pemerintah Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, menggelar dialog klarifikasi terkait polemik seleksi perangkat Desa Dibee, Selasa (10/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimcam, panitia seleksi, tim akademisi Universitas Bilvart, pemerintah desa, serta perwakilan warga dan peserta ujian. Dalam forum tersebut, Camat Kalitengah menyampaikan keputusan penundaan sementara pelantikan perangkat desa terpilih hingga proses kajian hukum dan verifikasi administrasi selesai. |
Lamongan, Liputan12.com – Proses pengisian jabatan perangkat Desa Dibee, Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan, menjadi perhatian masyarakat setelah muncul keberatan dari sejumlah peserta yang dinyatakan tidak lolos seleksi. Dinamika tersebut memunculkan tuntutan agar seluruh tahapan rekrutmen dilakukan secara transparan, objektif, dan akuntabel.
Polemik yang berkembang mendorong Pemerintah Kecamatan Kalitengah mengambil langkah dengan memfasilitasi pertemuan klarifikasi antara pihak-pihak terkait. Forum dialog tersebut digelar di Ruang Kerja Camat Kalitengah pada Selasa (10/11/2026), dengan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, panitia seleksi, tim akademisi, pemerintah desa, serta perwakilan masyarakat dan peserta ujian.
Pertemuan tersebut dihadiri Camat Kalitengah KH. Khoirul Muhsinin, S.Pd., M.M., Kapolsek Kalitengah AKP Heri Prasetyo Wibowo, perwakilan Danramil 0812/21 Kalitengah Serma Hari Ardiansyah, panitia penyelenggara, tim akademisi Universitas Bilvart, Kepala Desa Dibee beserta jajaran, serta perwakilan warga yang dipimpin Supartin.
Dalam forum itu, sejumlah peserta dan warga menyampaikan keberatan terhadap beberapa aspek pelaksanaan seleksi. Persoalan yang menjadi perhatian meliputi transparansi distribusi kisi-kisi materi ujian, keterbatasan akses pemantauan bagi media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), dugaan intervensi kepala desa, hingga mekanisme pemeriksaan dan koreksi lembar jawaban peserta.
Perwakilan warga meminta agar seluruh keberatan tersebut mendapatkan penjelasan secara terbuka. Mereka menilai proses pengisian jabatan perangkat desa harus dapat dipertanggungjawabkan karena berkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa.
Camat Kalitengah Tunda Pelantikan
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Camat Kalitengah KH. Khoirul Muhsinin menyampaikan bahwa seluruh dokumen keberatan, sanggahan, dan informasi yang disampaikan masyarakat akan dihimpun untuk selanjutnya dikonsultasikan kepada Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Menurutnya, setiap persoalan harus ditangani melalui mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun konflik di tengah masyarakat.
Sebagai langkah menjaga kondusivitas wilayah sekaligus memberikan ruang bagi proses pemeriksaan administrasi, pihak kecamatan memutuskan menunda sementara pelantikan perangkat desa terpilih.
Penundaan tersebut dimaksudkan agar seluruh keberatan yang muncul dapat ditelaah terlebih dahulu berdasarkan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Kepala Desa Dibee Bantah Dugaan Intervensi
Sementara itu, Kepala Desa Dibee memberikan klarifikasi atas dugaan keterlibatan dirinya dalam proses penentuan hasil seleksi.
Ia membantah tudingan adanya campur tangan atau intervensi dalam pelaksanaan ujian maupun penentuan peserta yang dinyatakan lolos. Menurut keterangannya, seluruh rangkaian seleksi telah diserahkan kepada panitia penyelenggara dan tim akademisi sebagai pihak penguji.
Sebagai bentuk komitmen terhadap netralitas, Kepala Desa Dibee juga menyatakan kesiapannya membuat surat pernyataan resmi bermaterai yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik maupun aparat penegak hukum.
Klarifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan penjelasan terhadap berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Meski demikian, substansi keberatan warga tetap perlu ditelaah melalui pemeriksaan yang objektif.
Universitas Bilvart Berikan Penjelasan Teknis
Dari pihak akademisi, perwakilan Universitas Bilvart selaku tim penguji turut memberikan penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan seleksi.
Mereka menyampaikan bahwa penyusunan materi soal dan distribusi kisi-kisi telah dilakukan berdasarkan perencanaan serta standar yang ditetapkan oleh tim akademisi.
Terkait adanya peserta yang memperoleh nilai tinggi, pihak universitas menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan cerminan kemampuan masing-masing peserta dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.
Tim akademisi juga menjelaskan bahwa menurut ketentuan yang mereka jadikan acuan, tidak terdapat kewajiban mutlak bahwa pemeriksaan lembar jawaban harus dilakukan langsung oleh tim penyusun soal.
Penjelasan tersebut disampaikan untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai mekanisme teknis pelaksanaan ujian. Namun, seluruh keberatan yang diajukan tetap menjadi bagian dari materi yang perlu dikaji lebih lanjut oleh pihak berwenang.
Warga Berharap Penyelesaian Secara Adil
Di sisi lain, Supartin selaku perwakilan warga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Kalitengah yang telah menyediakan ruang dialog untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama proses penyampaian aspirasi terdapat perkataan maupun tindakan yang kurang berkenan.
Supartin berharap polemik seleksi perangkat Desa Dibee dapat diselesaikan secara adil, terbuka, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
Menurutnya, tujuan utama penyampaian keberatan tersebut adalah memperoleh kejelasan mengenai proses seleksi sehingga hasil akhirnya dapat diterima berdasarkan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menunggu Hasil Kajian dan Verifikasi
Pertemuan klarifikasi yang berlangsung mulai pukul 13.00 hingga 14.30 WIB tersebut berakhir dalam suasana aman, tertib, dan kondusif.
Keputusan menunda sementara pelantikan menjadi langkah lanjutan yang diambil Pemerintah Kecamatan Kalitengah sembari menunggu proses penelaahan administrasi dan konsultasi hukum dengan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
Kini, masyarakat Desa Dibee menantikan hasil kajian serta verifikasi terhadap berbagai keberatan yang telah disampaikan. Kepastian mengenai kelanjutan proses seleksi diharapkan dapat diberikan setelah seluruh aspek yang dipersoalkan memperoleh penjelasan dan pemeriksaan sesuai ketentuan.
Peristiwa ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pengisian jabatan perangkat desa bukan sekadar proses administratif untuk mengisi kekosongan jabatan. Lebih dari itu, proses tersebut menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
Transparansi informasi, independensi tim penguji, kejelasan mekanisme penilaian, serta ruang pengaduan yang dapat diakses masyarakat merupakan aspek penting dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan bertanggung jawab.
Penyelesaian polemik Desa Dibee diharapkan tidak hanya memberikan kepastian bagi para peserta seleksi, tetapi juga menjadi momentum memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Lamongan.
(THER/RED)
