 |
| Dr. Jesis Gretchen, S.H., M.H., M.Pd., M.Th., pakar hukum, mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Utara segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap tata kelola PT Pelindo Pelabuhan Manado. Ia menyoroti pentingnya transparansi tarif, legalitas pungutan, serta evaluasi kebijakan pelayanan pelabuhan demi melindungi kepentingan masyarakat, khususnya warga kepulauan Nusa Utara. |
Jangan Biarkan Pelabuhan Menjadi Ladang Kekuasaan dan Pungutan Yang Membebani Rakyat
Manado – Liputan12.com – Persoalan tata kelola Pelabuhan Manado kembali menjadi sorotan. DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) didesak segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap pengelolaan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo di Pelabuhan Manado.
Desakan tersebut disampaikan Dr., dr., Jesis Gretchen, S.H., M.H., M.Pd., M.Th., seorang pakar hukum yang berdomisili di Jakarta. Ia menilai berbagai persoalan terkait pelayanan, kebijakan sterilisasi kawasan pelabuhan, transparansi tarif hingga keluhan mengenai sejumlah pungutan harus mendapatkan perhatian serius dari lembaga perwakilan rakyat.
Menurut Jesis Gretchen, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Sulawesi Utara, pihak Pelindo, dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Manado tidak boleh berhenti sebatas pembahasan dan catatan administratif.
Ia meminta DPRD Sulut memastikan setiap kesepakatan dalam RDP ditindaklanjuti secara nyata, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
"Jangan sampai DPRD hanya berani berbicara keras di ruang RDP, tetapi setelah rapat selesai tidak ada tindakan nyata. Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan politik. Rakyat membutuhkan keberanian lembaga perwakilan untuk mengawal dan memastikan setiap keputusan RDP dilaksanakan," tegasnya.
DPRD SULUT DIMINTA MEMBUKTIKAN KOMITMEN PENGAWASAN
Jesis Gretchen menegaskan, apabila dalam RDP telah disepakati pencabutan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado dan pembentukan tim audit investigasi, maka kedua agenda tersebut harus segera diwujudkan.
Menurutnya, kebijakan pengelolaan pelabuhan harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas, terutama warga kepulauan Nusa Utara yang sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas orang, distribusi barang, serta pemenuhan kebutuhan sehari-hari.
Ia mengingatkan agar tidak ada kebijakan pelayanan yang berpotensi menimbulkan kesulitan tambahan bagi masyarakat tanpa dasar hukum dan pertimbangan yang jelas.
DELAPAN PERSOALAN YANG DIMINTA MASUK DALAM AUDIT INVESTIGASI
Lebih lanjut, Jesis Gretchen meminta pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar menjadi audit administratif formalitas.
Sedikitnya terdapat delapan aspek yang menurutnya perlu menjadi objek pemeriksaan, yakni:
1. Legalitas seluruh jenis pungutan dan tarif pelayanan di kawasan Pelabuhan Manado.
2. Dugaan pungutan parkir dermaga dan kendaraan yang masuk ke area dermaga.
3. Transparansi pembayaran jasa tambat, labuh, penumpukan, receiving dan delivery, serta pelayanan terminal.
4. Legalitas pengelolaan, pemanfaatan, penyewaan, dan penguasaan aset maupun gudang pelabuhan.
5. Kebijakan sterilisasi kawasan pelabuhan beserta dampaknya terhadap masyarakat, pelayaran, Perusahaan Bongkar Muat (PBM), dan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).
6. Kesesuaian seluruh tarif pelayanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Kualitas fasilitas, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan bongkar muat.
8. Indikasi penyalahgunaan kewenangan, pungutan tanpa dasar hukum, atau praktik lain yang berpotensi merugikan pengguna jasa.
Ia menekankan bahwa transparansi merupakan hal mendasar dalam pengelolaan fasilitas publik.
"Kalau semua pungutan memiliki dasar hukum, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau semua tarif sudah sesuai ketentuan, buka dokumen dan perhitungannya. Jangan sampai masyarakat terus dibebani berbagai pembayaran tanpa memperoleh kejelasan mengenai dasar pemungutan dan pertanggungjawabannya," ujarnya.
PENGELOLAAN PELABUHAN HARUS TUNDUK PADA HUKUM
Dalam pandangannya, penyelenggaraan kepelabuhanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Seluruh aktivitas harus mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku.
Ia merujuk sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024, serta peraturan pemerintah mengenai kepelabuhanan.
Selain itu, ia menyinggung Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD dapat digunakan untuk meminta klarifikasi, mengawal hasil RDP, serta mendorong pemeriksaan oleh lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidang tugas masing-masing.
Ia juga mengingatkan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Apabila nantinya ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kewenangan dan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan hukum, persoalan tersebut harus diserahkan kepada aparat penegak hukum.
BERANTAS PRAKTIK PUNGGUTAN ILEGAL, LINDUNGI MASYARAKAT NUSA UTARA
Jesis Gretchen juga menyoroti pentingnya membongkar setiap indikasi praktik yang merugikan pengguna jasa pelabuhan.
Ia menyatakan bahwa istilah mafia pelabuhan tidak boleh hanya menjadi slogan. Setiap dugaan persekongkolan, pungutan ilegal, penyalahgunaan kewenangan, ataupun praktik monopoli yang bertentangan dengan hukum harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang sah.
Menurutnya, Pelabuhan Manado memiliki posisi strategis bagi kehidupan masyarakat, khususnya wilayah kepulauan Nusa Utara.
Pelabuhan bukan sekadar tempat aktivitas bisnis dan bongkar muat barang, melainkan salah satu urat nadi perekonomian masyarakat. Kelancaran pelayanan pelabuhan sangat berpengaruh terhadap distribusi kebutuhan pokok, hasil bumi, aktivitas perdagangan, dan mobilitas masyarakat antarpulau.
"Jangan jadikan masyarakat Nusa Utara sebagai sapi perah atas nama pelayanan pelabuhan. Pelabuhan bukan milik segelintir orang. Pelabuhan harus dikelola berdasarkan hukum, profesionalisme, transparansi, dan kepentingan publik," tegasnya.
Ia juga meminta KSOP Manado menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya. Sementara itu, Kementerian Perhubungan, BPK, BPKP, serta aparat penegak hukum diharapkan dapat dilibatkan apabila ditemukan persoalan yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut.
LIMA TUNTUTAN TEGAS KEPADA DPRD DAN PEMANGKU KEPENTINGAN
Sebagai bentuk dorongan terhadap pembenahan tata kelola Pelabuhan Manado, Jesis Gretchen menyampaikan lima tuntutan utama.
Pertama, mendesak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Utara segera merealisasikan pembentukan Tim Audit Investigasi terhadap tata kelola PT Pelindo Pelabuhan Manado sebagai tindak lanjut hasil RDP.
Kedua, meminta DPRD mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa yang memiliki kewenangan agar proses pemeriksaan berlangsung independen, objektif, dan profesional.
Ketiga, mendesak KSOP Manado melakukan evaluasi serta pemeriksaan terhadap kegiatan pelayanan dan pungutan jasa kepelabuhanan sesuai kewenangannya.
Keempat, meminta seluruh pihak membuka informasi mengenai tarif, dasar hukum pungutan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jasa.
Kelima, apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, ataupun dugaan tindak pidana korupsi, hasil pemeriksaan harus diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk diproses sesuai ketentuan.
HASIL RDP JANGAN BERHENTI DI MEJA BIROKRASI
Menutup pernyataannya, Jesis Gretchen mengingatkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat harus dijaga melalui tindakan nyata.
Menurutnya, pembentukan tim audit investigasi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan menjadi instrumen pemeriksaan guna memastikan seluruh kebijakan, tarif, pungutan, dan pelayanan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan.
Ia bahkan menilai audit investigasi dapat menjadi kesempatan bagi Pelindo untuk membuktikan bahwa tata kelola dan pelayanan yang dijalankan telah sesuai dengan aturan.
"Kalau memang tidak ada persoalan, mengapa harus takut diaudit? Audit investigasi justru menjadi kesempatan bagi Pelindo untuk membuktikan bahwa seluruh kebijakan, pungutan, dan pengelolaan pelayanan pelabuhan telah berjalan sesuai hukum," ungkapnya.
Ia berharap DPRD Sulut tidak membiarkan persoalan tersebut tenggelam dalam proses birokrasi tanpa kepastian tindak lanjut.
Pelabuhan Manado merupakan fasilitas strategis yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Karena itu, pengelolaannya harus mengedepankan kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan publik.
"Hukum harus berdiri di atas kekuasaan. Pelabuhan harus melayani rakyat, bukan menyusahkan rakyat," pungkas Jesis Gretchen.
(TIM INVESTIGASI/LIPUTAN12.COM)
