 |
| Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 yang menyatakan penggunaan rokok elektrik atau vape, termasuk kegiatan produksi hingga perdagangannya, hukumnya haram. Keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahaya kesehatan, kerusakan lingkungan, serta potensi penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif lainnya. (Foto: Ilustrasi/Liputan12.com) |
Jakarta, Liputan12.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Komisi Fatwa resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik atau vape. Dalam ketetapan tersebut, MUI menyatakan bahwa penggunaan vape beserta seluruh rantai peredarannya, mulai dari proses produksi hingga perdagangan, hukumnya haram.
Keputusan ini menjadi perhatian publik, khususnya di tengah meningkatnya penggunaan rokok elektrik di berbagai kalangan masyarakat. Penetapan fatwa tersebut sekaligus menegaskan sikap MUI terhadap potensi bahaya vape yang dinilai tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyangkut persoalan lingkungan dan kemungkinan penyalahgunaan zat terlarang.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH Asrorun Niam Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr. KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu diketahui Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelum keputusan tersebut ditetapkan, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026). Forum tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan dan pengkajian terhadap berbagai aspek yang berkaitan dengan penggunaan rokok elektrik.
Ketua MUI Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan pengharaman vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif yang berpotensi ditimbulkan terhadap kesehatan manusia, kelestarian lingkungan, serta kemungkinan penyalahgunaannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Menurut Niam, penggunaan rokok elektrik dinilai mengandung unsur kemudaratan yang perlu menjadi perhatian serius. Selain persoalan risiko kesehatan, perangkat vape juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Pertimbangan tersebut menjadi salah satu dasar penerapan prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya preventif dalam hukum Islam untuk menutup jalan atau mencegah terjadinya sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan kemudaratan.
Dengan pendekatan tersebut, MUI tidak hanya mempertimbangkan dampak langsung dari penggunaan vape, tetapi juga potensi risiko yang dapat muncul apabila peredaran dan pemanfaatannya tidak terkendali.
Penetapan fatwa ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, khususnya umat Islam, dalam menentukan sikap terhadap penggunaan rokok elektrik. Masyarakat juga diharapkan semakin memahami pentingnya menjaga kesehatan, menghindari hal-hal yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang lain, serta menjaga lingkungan.
Di sisi lain, keputusan tersebut juga menjadi perhatian bagi para pelaku usaha yang bergerak dalam industri rokok elektrik, mengingat fatwa MUI mencakup seluruh rantai kegiatan, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Fatwa MUI dan Tanggung Jawab Perlindungan Masyarakat
Penetapan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 memperlihatkan bahwa pertimbangan keagamaan dalam persoalan vape tidak hanya menyentuh aspek ibadah secara individual, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab sosial dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya.
Ke depan, diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai substansi fatwa tersebut agar masyarakat tidak hanya mengetahui keputusan pengharamannya, tetapi juga memahami alasan dan pertimbangan yang mendasarinya.
Dengan demikian, keputusan MUI ini diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga keselamatan jiwa, kesehatan, dan lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
(Redaksi/Liputan12.com)
