Kampar, Riau, Harian Inforakyat.com - Aktivitas pengerukan material tanah menggunakan alat berat jenis ekskavator yang disertai operasional truk pengangkut di wilayah Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, menjadi sorotan serius. Kegiatan tersebut memunculkan keresahan masyarakat sekaligus menimbulkan tanda tanya besar mengenai legalitas operasional dan dugaan aktivitas pertambangan yang berlangsung di kawasan tersebut.
Dokumentasi lapangan yang diterima redaksi memperlihatkan sebuah ekskavator berada di area pengerukan, sementara truk pengangkut material tampak beroperasi di jalur tanah yang telah mengalami perubahan kondisi permukaan. Jejak kendaraan berat terlihat jelas di sepanjang badan jalan. Di sisi lokasi juga tampak area cekungan yang terisi air, berdekatan dengan tebing tanah hasil pengerukan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan yang tidak boleh dianggap sepele. Apakah aktivitas tersebut merupakan pekerjaan penataan lahan, kegiatan pembangunan, atau justru pengambilan material yang diduga berkaitan dengan usaha pertambangan galian C?
Masyarakat meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak sekadar menjadi penonton. Polda Riau didesak segera turun langsung ke lokasi untuk memastikan kegiatan tersebut berjalan sesuai ketentuan hukum atau terdapat dugaan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.
Aktivitas Terlihat, tetapi Legalitasnya Masih Menjadi Pertanyaan
Keberadaan alat berat dan truk pengangkut material di lokasi tersebut menjadi perhatian publik. Apalagi, aktivitas pengerukan yang berlangsung di area terbuka perlu dipastikan memiliki dasar kegiatan dan dokumen perizinan yang sesuai.
Jika kegiatan tersebut merupakan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan atau yang selama ini dikenal masyarakat sebagai galian C, maka legalitas perizinan, kesesuaian lokasi, serta kewajiban pengelolaan lingkungan wajib diperiksa.
Pertanyaan mendasarnya sederhana: siapa pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut? Apakah pengelola memiliki izin yang dipersyaratkan? Dari mana material diambil, berapa volume yang dikeruk, dan ke mana material tersebut didistribusikan?
Jangan sampai aktivitas pemanfaatan sumber daya alam berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, sementara masyarakat justru harus menanggung risiko apabila kemudian ditemukan kerusakan lingkungan.
Hingga kini, redaksi belum memperoleh dokumen maupun keterangan resmi yang dapat memastikan status perizinan kegiatan tersebut. Karena itu, pemeriksaan langsung oleh instansi berwenang menjadi kebutuhan mendesak.
Kondisi Lokasi Perlu Diperiksa, Jangan Menunggu Kerusakan Meluas
Dokumentasi yang diterima redaksi juga memperlihatkan kondisi badan jalan tanah dengan bekas lintasan kendaraan berat yang cukup dalam. Pada bagian tertentu terlihat tebing tanah terbuka dan genangan air di sisi area pengerukan.
Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dari instansi lingkungan hidup dan pihak teknis terkait. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan bentang lahan tersebut merupakan bagian dari pekerjaan yang sah dan telah memenuhi persyaratan teknis maupun lingkungan.
Sebab, kegiatan pengerukan material yang tidak dikelola dengan baik berpotensi menimbulkan persoalan, mulai dari perubahan kontur tanah, erosi, sedimentasi, gangguan drainase, hingga risiko keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat sekitar.
Persoalannya bukan semata-mata ada atau tidaknya alat berat yang bekerja. Yang jauh lebih penting adalah memastikan siapa yang bertanggung jawab, apa dasar hukumnya, serta bagaimana dampak kegiatan tersebut terhadap lingkungan.
Poldа Riau Diminta Turun Tangan, Buktikan Pengawasan Hukum Berjalan
Keresahan masyarakat harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Polda Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), diminta melakukan penelusuran terhadap aktivitas pengerukan material di Karya Indah, Kecamatan Tapung.
Aparat diharapkan tidak hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Ada beberapa hal penting yang perlu ditelusuri:
1. Identitas pemilik lahan, pengelola, dan penanggung jawab operasional alat berat.
2. Status kegiatan, apakah merupakan penataan lahan, pekerjaan proyek, atau usaha pertambangan.
3. Kelengkapan izin usaha dan persetujuan lingkungan apabila diwajibkan.
4. Asal-usul material serta tujuan distribusi truk pengangkut.
5. Kesesuaian aktivitas lapangan dengan dokumen perizinan dan tata ruang.
6. Potensi kerusakan lingkungan serta kewajiban pemulihan lahan.
Apabila ditemukan indikasi kegiatan pertambangan tanpa izin yang diwajibkan, aparat diminta menindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Ketentuan pertambangan mineral dan batubara, termasuk perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan berikutnya, telah mengatur kewajiban perizinan serta larangan kegiatan pertambangan tanpa izin.
Penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada kesan bahwa kegiatan yang berpotensi melanggar ketentuan dapat terus berlangsung hanya karena belum ada pemeriksaan serius dari pihak berwenang.
Pemerintah Kabupaten Kampar Jangan Lepas Tangan
Selain Polda Riau, Pemerintah Kabupaten Kampar dan instansi teknis terkait juga dituntut memberikan perhatian terhadap persoalan ini.
Dinas yang membidangi lingkungan hidup perlu memastikan kondisi kawasan dan potensi dampak aktivitas pengerukan. Sementara instansi yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan perlu menelusuri status perizinan dan kesesuaian kegiatan dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji pengawasan.
Apabila kegiatan tersebut legal, pengelola perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan berkepanjangan. Namun, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, tindakan harus dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum.
Jangan sampai persoalan yang seharusnya dapat dicegah sejak dini justru berkembang menjadi masalah lingkungan dan sosial yang lebih besar.
Publik Menunggu Langkah Nyata, Bukan Sekadar Seremoni Pengawasan
Keresahan masyarakat di sekitar lokasi menjadi alasan penting bagi aparat dan pemerintah untuk segera memberikan kejelasan. Pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam bukan hanya urusan perizinan, melainkan juga menyangkut perlindungan lingkungan, keselamatan, dan kepentingan masyarakat.
Polda Riau diharapkan menjawab desakan tersebut melalui pemeriksaan yang transparan dan profesional. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan juga perlu disampaikan secara terbuka agar tidak berkembang spekulasi di tengah masyarakat.
Sebaliknya, jika ditemukan bukti pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan sesuai prosedur tanpa tebang pilih.
Konfirmasi dan Hak Jawab Tetap Terbuka
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai identitas penanggung jawab, tujuan pengerukan, maupun status perizinan aktivitas di lokasi tersebut.
Harian InfoRakyat.com membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada pengelola kegiatan, pemerintah setempat, Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi teknis, serta Polda Riau untuk memberikan penjelasan secara berimbang.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kini, masyarakat menunggu jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab: Apakah aktivitas pengerukan di Karya Indah Tapung telah memenuhi seluruh ketentuan perizinan, atau justru terdapat persoalan hukum yang selama ini belum terungkap?
Polda Riau diharapkan segera turun tangan. Jangan biarkan keresahan masyarakat terus berlarut-larut tanpa kepastian.
TIM INVESTIGASI
HARIAN INFORAKYAT.COM

