 |
| Dokumentasi aktivitas pengerukan material menggunakan alat berat jenis ekskavator dan truk pengangkut di wilayah Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau. Aktivitas tersebut menuai sorotan dan keresahan masyarakat. Warga meminta Polda Riau turun tangan untuk memeriksa legalitas kegiatan serta memastikan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran perizinan pertambangan dan dampak lingkungan. (Foto: Dokumentasi/Liputan12.com) |
Kampar, Riau, Liputan12.com- Aktivitas pengerukan dan pemindahan material tanah menggunakan alat berat jenis ekskavator serta sejumlah truk pengangkut di wilayah Karya Indah, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, mulai menjadi sorotan serius. Kegiatan yang terekam dalam dokumentasi video tersebut memunculkan keresahan dan tanda tanya di tengah masyarakat, terutama menyangkut legalitas operasional, perizinan pertambangan, serta potensi dampak terhadap lingkungan sekitar.
Munculnya aktivitas alat berat yang melakukan pengerukan material dalam skala tertentu memunculkan dugaan adanya kegiatan pengambilan material yang perlu ditelusuri oleh instansi berwenang. Masyarakat pun meminta agar persoalan ini tidak dianggap sebagai aktivitas biasa tanpa pemeriksaan menyeluruh.
Desakan agar aparat penegak hukum turun tangan semakin mengemuka. Polda Riau, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), diminta segera melakukan pengecekan langsung ke lokasi guna memastikan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum atau justru terdapat indikasi pelanggaran.
Aktivitas Alat Berat Jadi Tanda Tanya, Legalitas Harus Dibuka
Berdasarkan dokumentasi video yang diterima redaksi, terlihat aktivitas alat berat melakukan pengerukan dan pemindahan material tanah. Sejumlah kendaraan truk juga tampak berada di area kegiatan yang diduga digunakan untuk mengangkut material hasil pengerukan.
Kondisi tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mendasar. Apakah kegiatan itu merupakan pekerjaan penataan lahan, kegiatan proyek tertentu, atau aktivitas usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan (galian C)?
Jika merupakan kegiatan pertambangan, apakah pihak pengelola telah mengantongi perizinan berusaha yang sesuai dengan jenis dan lokasi kegiatannya?
Pertanyaan tersebut bukan persoalan administratif semata. Legalitas menjadi instrumen penting untuk memastikan kegiatan pengambilan material tidak dilakukan secara sembarangan, tidak mengabaikan ketentuan lingkungan, serta tidak merugikan kepentingan masyarakat.
Sebab, kegiatan pertambangan tanpa izin yang diwajibkan dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Ketentuan mengenai perizinan dan larangan pertambangan tanpa izin antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.
Jangan Sampai Lingkungan Menjadi Korban
Selain persoalan perizinan, aktivitas pengerukan material juga perlu dilihat dari aspek perlindungan lingkungan hidup.
Kegiatan pengambilan material yang tidak dikelola sesuai ketentuan berpotensi menimbulkan perubahan bentang alam, kerusakan permukaan tanah, gangguan sistem drainase, sedimentasi, hingga potensi kerusakan lingkungan lainnya.
Karena itu, pemeriksaan tidak cukup hanya dengan melihat keberadaan alat berat dan kendaraan pengangkut. Instansi terkait perlu memastikan kesesuaian lokasi kegiatan dengan peruntukan tata ruang, dokumen lingkungan, persetujuan yang diwajibkan, serta kewajiban pengelolaan dan pemulihan lingkungan.
Jangan sampai ketika kegiatan telah berlangsung dan material sudah diangkut dalam jumlah besar, persoalan baru ditangani setelah muncul kerusakan yang berdampak terhadap masyarakat.
Pengawasan sejak dini merupakan langkah penting untuk mencegah potensi kerugian lingkungan maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Poldа Riau Diminta Turun Langsung, Jangan Hanya Menunggu Laporan
Masyarakat berharap Polda Riau memberikan perhatian serius terhadap aktivitas tersebut. Ditreskrimsus Polda Riau dinilai perlu melakukan penelusuran secara menyeluruh dengan mengedepankan pemeriksaan berbasis fakta dan dokumen.
Ada sejumlah hal yang perlu dijawab melalui pemeriksaan lapangan.
Pertama, siapa pemilik atau pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengerukan tersebut?
Kedua, apa tujuan sebenarnya dari aktivitas penggunaan alat berat dan pengangkutan material di lokasi?
Ketiga, apakah kegiatan tersebut telah memiliki izin usaha dan persetujuan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku?
Keempat, dari mana asal material yang diambil dan ke mana material tersebut didistribusikan?
Kelima, apakah terdapat kesesuaian antara aktivitas di lapangan dengan dokumen perizinan yang dimiliki pengelola?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk memastikan tidak ada kegiatan yang luput dari pengawasan pemerintah maupun aparat penegak hukum.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran, masyarakat berharap aparat melakukan penindakan secara profesional dan transparan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.
Instansi Terkait Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab
Selain kepolisian, Pemerintah Kabupaten Kampar, Dinas Lingkungan Hidup, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan dan tata ruang juga diminta tidak mengabaikan persoalan ini.
Pemeriksaan terpadu diperlukan untuk mengetahui status sebenarnya dari kegiatan tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan, bukan sekadar melihat adanya aktivitas ekonomi dan operasional alat berat di lapangan.
Transparansi menjadi hal penting. Apabila kegiatan tersebut memiliki izin lengkap dan sesuai peruntukan, pengelola seharusnya dapat memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran, instansi berwenang harus mengambil langkah sesuai peraturan yang berlaku.
Masyarakat tidak seharusnya dibiarkan terus bertanya-tanya mengenai aktivitas yang berlangsung di wilayahnya sendiri.
Hak Jawab Terbuka, Redaksi Siap Mengawal
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari pihak pengelola mengenai identitas penanggung jawab kegiatan, jenis pekerjaan, status perizinan, maupun tujuan pengambilan material di lokasi tersebut.
Liputan12.com memberikan ruang seluas-luasnya kepada pihak pengelola, pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Kampar, instansi teknis, serta Polda Riau untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers sekaligus bentuk perhatian terhadap keresahan masyarakat. Dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang sah, dengan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Kini, yang ditunggu masyarakat bukan sekadar penjelasan normatif, melainkan langkah nyata berupa pengecekan lapangan, keterbukaan informasi perizinan, serta kepastian hukum atas aktivitas yang menjadi sorotan tersebut.
Polda Riau diharapkan segera turun tangan. Jangan sampai persoalan yang sejak awal dapat diperiksa justru berlarut-larut tanpa kejelasan.
Alfitria
Tim Investigasi Liputan12.com
