 |
| Sekretaris Umum DPP Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I), Yohanes Missah, saat menyampaikan aspirasi terkait persoalan tata kelola Pelabuhan Manado, sementara suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Sulawesi Utara membahas kebijakan sterilisasi dan pelayanan kepelabuhanan. KMNU-I mendesak DPRD Sulut segera merealisasikan pembentukan tim audit investigasi terhadap PT Pelindo Manado serta memastikan seluruh hasil pemeriksaan disampaikan secara transparan kepada publik. (Foto: Istimewa/Liputan12.com) |
Manado – Liputan12.com – Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara segera merealisasikan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado serta berbagai persoalan tata kelola pelayanan kepelabuhanan yang selama ini menjadi perhatian masyarakat.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Umum DPP KMNU-I, Yohanes Missah. Ia menegaskan bahwa keputusan DPRD Sulut mengenai pencabutan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado dan rencana pembentukan tim audit investigasi terhadap PT Pelindo Manado tidak boleh berhenti sebatas kesepakatan dalam forum rapat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, transparansi, serta kepastian bahwa berbagai persoalan yang dipersoalkan selama ini benar-benar ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
KMNU-I mengapresiasi keputusan DPRD Sulut terkait pencabutan kebijakan sterilisasi tersebut. Namun, organisasi ini mengingatkan bahwa pencabutan kebijakan itu bukan berarti seluruh persoalan pengelolaan Pelabuhan Manado telah selesai.
"KMNU-I mengapresiasi keputusan DPRD Sulut terkait pencabutan kebijakan sterilisasi Pelabuhan Manado. Namun, kami tegaskan bahwa pencabutan sterilisasi bukan akhir dari perjuangan masyarakat Nusa Utara. Justru ini menjadi pintu masuk untuk membongkar dan mengevaluasi berbagai persoalan tata kelola pelabuhan yang selama ini dipertanyakan masyarakat," tegas Yohanes Missah.
DPRD Sulut Diminta Tidak Berhenti pada Kesepakatan RDP
Yohanes menilai DPRD Sulut memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh kesepakatan dalam RDP ditindaklanjuti sesuai fungsi pengawasan lembaga legislatif.
Ia meminta agar pembentukan tim audit investigasi segera direalisasikan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan, sehingga pemeriksaan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan menyeluruh.
Menurut KMNU-I, sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan meliputi administrasi pengelolaan pelabuhan, sistem pelayanan, mekanisme penarikan biaya dan pungutan, pengelolaan aset, pemanfaatan fasilitas, hingga kebijakan operasional yang berkaitan dengan aktivitas Pelabuhan Manado.
Pemeriksaan tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah seluruh kebijakan dan mekanisme pelayanan yang diterapkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, transparansi diperlukan agar masyarakat mengetahui dasar hukum setiap pungutan, peruntukan biaya, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaannya.
KMNU-I juga menyoroti pentingnya memastikan bahwa kebijakan operasional pelabuhan tidak menimbulkan beban yang tidak proporsional bagi masyarakat maupun pelaku usaha pelayaran, khususnya mereka yang melayani kebutuhan transportasi masyarakat kepulauan.
"Jangan sampai masyarakat hanya diberikan harapan melalui forum RDP, sementara persoalan di lapangan tidak pernah diselesaikan. Kami meminta DPRD Sulut membuktikan komitmennya. Segera bentuk tim audit investigasi dan turun langsung ke Pelindo Manado. Jangan menunggu sampai persoalan ini kembali menjadi polemik di tengah masyarakat," ujarnya.
Pelabuhan Manado Merupakan Urat Nadi Masyarakat Kepulauan
Lebih jauh, KMNU-I mengingatkan bahwa Pelabuhan Manado mempunyai posisi strategis bagi kehidupan masyarakat Sulawesi Utara, khususnya warga di wilayah kepulauan Sangihe, Talaud, dan Sitaro.
Pelabuhan tersebut bukan semata-mata fasilitas untuk kepentingan bisnis maupun aktivitas bongkar muat barang. Keberadaannya berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, pelayanan transportasi laut, serta konektivitas antarpulau.
Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan pelabuhan harus mempertimbangkan kepentingan publik, terutama masyarakat kepulauan yang sangat bergantung pada kelancaran transportasi laut.
KMNU-I berpandangan bahwa pelayanan kepelabuhanan harus mengedepankan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, efisiensi, dan keadilan. Jangan sampai kebijakan administratif maupun operasional justru menimbulkan kesulitan baru bagi masyarakat yang setiap hari membutuhkan akses transportasi laut.
Dalam konteks tersebut, audit investigasi dipandang sebagai salah satu instrumen penting untuk memperoleh gambaran objektif mengenai pelaksanaan tata kelola pelabuhan sekaligus mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki.
KMNU-I Akan Terus Mengawal dan Memantau DPRD Sulut
Sebagai organisasi yang membawa aspirasi masyarakat Nusa Utara, DPP KMNU-I menyatakan akan terus memantau perkembangan tindak lanjut hasil RDP DPRD Sulut.
Yohanes Missah menegaskan bahwa pihaknya tidak ingin persoalan Pelabuhan Manado hanya menjadi perhatian sesaat ketika muncul tekanan masyarakat, kemudian kembali menghilang tanpa penyelesaian yang jelas.
KMNU-I menginginkan adanya keterbukaan informasi, pemeriksaan menyeluruh, pertanggungjawaban administrasi, serta evaluasi terhadap kebijakan pengelolaan pelabuhan.
Ia juga menegaskan bahwa sikap kritis organisasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menciptakan konflik dengan pihak mana pun, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.
"Perlu kami tegaskan, KMNU-I tidak sedang mencari konflik dengan pihak mana pun. Tetapi kami tidak akan tinggal diam ketika kepentingan masyarakat Nusa Utara dipertaruhkan. Kami akan terus mengawasi, mengawal, dan menyampaikan kepada publik setiap perkembangan tindak lanjut DPRD Sulut. Jika komitmen audit investigasi hanya berhenti sebagai janji, tentu kami akan mempertanyakan keseriusan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya," tutup Yohanes.
Enam Tuntutan Tegas DPP KMNU-I
Dalam pernyataannya, DPP KMNU-I menyampaikan enam tuntutan yang diharapkan segera mendapatkan perhatian dan tindak lanjut DPRD Provinsi Sulawesi Utara.
1. Mendesak DPRD Sulut segera membentuk tim audit investigasi terhadap PT Pelindo Manado.
2. Meminta DPRD Sulut turun langsung melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap tata kelola dan sistem pelayanan Pelabuhan Manado.
3. Mendesak keterbukaan seluruh mekanisme penarikan biaya dan pungutan di lingkungan pelabuhan, termasuk dasar hukum serta peruntukannya.
4. Meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan aset dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan.
5. Mendesak agar hasil pemeriksaan atau audit disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.
6. Meminta setiap temuan yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum diteruskan kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan dan kewenangannya.
Publik Menunggu Pembuktian Komitmen Pengawasan
Desakan KMNU-I tersebut menjadi pengingat bahwa penyelesaian persoalan pelayanan publik tidak cukup hanya melalui pernyataan politik maupun kesepakatan dalam forum resmi. Masyarakat membutuhkan tindak lanjut yang terukur, transparan, dan dapat dipantau.
DPRD Sulut diharapkan memberikan kejelasan mengenai tahapan pembentukan tim audit investigasi, mekanisme pemeriksaan, serta waktu pelaksanaan dan penyampaian hasilnya kepada publik.
Di sisi lain, pemeriksaan terhadap PT Pelindo Manado perlu dilaksanakan secara objektif dengan memberikan ruang klarifikasi kepada seluruh pihak terkait. Setiap dugaan persoalan harus diuji berdasarkan dokumen, data, ketentuan hukum, dan fakta di lapangan, bukan berdasarkan asumsi maupun tekanan opini.
Sebab, kepentingan masyarakat kepulauan merupakan bagian penting dari pelayanan publik yang harus dijaga bersama.
Pelabuhan Manado adalah urat nadi masyarakat Nusa Utara. Transparansi, kepastian hukum, dan pelayanan yang berkeadilan menjadi tuntutan yang tidak boleh diabaikan. Kini, masyarakat menunggu pembuktian komitmen DPRD Sulut untuk menindaklanjuti hasil RDP secara nyata.
Narasumber:
Yohanes Missah
Sekretaris Umum DPP Komunitas Masyarakat Nusa Utara Indonesia (KMNU-I)
LIPUTAN12.COM – Tajam, Berimbang, dan Terpercaya.
