 |
| Sejumlah kayu log terlihat menumpuk di lokasi yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembalakan liar di kawasan Hutan Aek Bottar, Desa Poldung, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Terlihat pula truk pengangkut kayu dan alat berat di kawasan hutan. Aktivitas tersebut menjadi sorotan masyarakat dan diharapkan segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. |
Labuhanbatu, Liputan12.com – Aktivitas dugaan pembalakan liar atau illegal logging di kawasan Hutan Aek Bottar, Desa Poldung, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, menjadi sorotan. Kegiatan penebangan kayu yang disebut-sebut masih berlangsung tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan perusakan kawasan hutan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah truk diduga mengangkut kayu log dari kawasan tersebut. Aktivitas penggunaan gergaji mesin untuk menebang pohon juga dilaporkan masih terjadi. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran warga terhadap kelestarian hutan serta kemungkinan adanya aktivitas pembalakan yang terorganisasi.
Dalam informasi yang disampaikan kepada redaksi, seorang berinisial Robert alias AM disebut-sebut memiliki keterkaitan dengan aktivitas tersebut. Namun, dugaan keterlibatan pihak tertentu ini masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari aparat penegak hukum maupun pihak yang bersangkutan.
Persoalan semakin menjadi perhatian setelah awak media mengaku telah berulang kali menghubungi Polres Labuhanbatu untuk meminta konfirmasi terkait dugaan aktivitas illegal logging tersebut. Akan tetapi, hingga berita ini diterbitkan, pesan WhatsApp dan upaya komunikasi yang dilakukan wartawan belum memperoleh tanggapan resmi.
Tidak adanya jawaban atas permintaan konfirmasi tersebut tentu menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Terlebih, persoalan dugaan pembalakan liar menyangkut perlindungan kawasan hutan, potensi kerugian negara, serta keberlanjutan lingkungan hidup.
Warga Minta Aparat Turun Tangan
Masyarakat berharap aparat kepolisian tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap informasi aktivitas penebangan dan pengangkutan kayu yang diduga berasal dari kawasan Hutan Aek Bottar.
Apabila dugaan tersebut terbukti, penanganan perkara diharapkan tidak berhenti pada pekerja lapangan atau pengemudi kendaraan pengangkut kayu. Aparat juga perlu menelusuri asal-usul kayu, dokumen pengangkutan, pemodal, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut sesuai ketentuan hukum.
Warga juga meminta agar kendaraan pengangkut, kayu log, dan peralatan yang diduga digunakan dalam kegiatan ilegal diperiksa serta diamankan apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Desakan Pemeriksaan terhadap Dugaan Pembiaran
Selain meminta penindakan terhadap dugaan pembalakan liar, masyarakat dan awak media juga berharap Polda Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap penanganan persoalan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan maupun pelanggaran prosedur oleh oknum aparat, pemeriksaan melalui fungsi pengawasan internal, termasuk Propam, dinilai penting untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional dan transparan.
Sejumlah langkah yang diharapkan masyarakat antara lain:
1. Melakukan pengecekan langsung terhadap dugaan aktivitas illegal logging di Hutan Aek Bottar.
2. Menelusuri pihak-pihak yang diduga menjadi pemodal, pengendali, maupun penerima manfaat dari aktivitas pembalakan.
3. Memeriksa legalitas kayu dan dokumen pengangkutannya.
4. Menindaklanjuti apabila terdapat bukti keterlibatan oknum aparat dalam aktivitas tersebut.
Masyarakat juga menyatakan akan mempertimbangkan penyampaian laporan kepada Propam Polda Sumatera Utara, Kompolnas, serta aparat penegak hukum lingkungan hidup apabila dugaan tersebut tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas.
Hutan Bukan Warisan untuk Dirusak
Persoalan dugaan illegal logging bukan sekadar masalah penebangan pohon. Jika tidak diawasi secara serius, kerusakan hutan dapat berdampak terhadap keseimbangan ekosistem, kondisi lingkungan, serta kehidupan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Karena itu, transparansi dan keseriusan aparat dalam menindaklanjuti informasi masyarakat menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Hingga berita ini diterbitkan, Polres Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi atas permintaan konfirmasi yang disampaikan awak media melalui pesan WhatsApp.
Redaksi Liputan12.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Polres Labuhanbatu, pihak berinisial Robert alias AM, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini demi memenuhi prinsip keberimbangan informasi.
(Redaksi)
