 |
| Program MBG B3 di Kelurahan Tanggumong, Sampang menuai sorotan karena paket makanan yang didistribusikan SPPG Tanggumong 004 pada Kamis 16/4/2026 diduga basi saat diterima warga pukul 15.00-15.30 WIB. Kuah rawon berbau menyengat, warga takut konsumsi, dan Korwil SPPG Sampang belum memberi klarifikasi. Kejadian ini mengungkap celah pengawasan mutu & distribusi yang berisiko membahayakan penerima manfaat, sehingga warga menuntut evaluasi total sistem MBG dari hulu ke hilir. |
SAMPANG – Liputan12.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kategori B3 yang berjalan di Kabupaten Sampang kini menjadi sorotan publik setelah sejumlah warga Kelurahan Tanggumong menerima paket makanan yang diduga sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Temuan ini terjadi pada Kamis (16/04/2026) dan memicu kekhawatiran serius terkait kualitas serta sistem distribusi bantuan yang seharusnya menjamin asupan gizi bagi masyarakat, seperti yang dikonfirmasi pada Sabtu (18/04/2026).
Keluhan tidak hanya datang dari satu atau dua penerima manfaat, melainkan dari sejumlah warga yang mengaku mendapatkan paket makanan dengan kondisi yang sama. Dugaan makanan basi ini kemudian mengarah pada proses distribusi yang dilakukan melalui Satuan Pemberian Pangan Gotong Royong (SPPG) Tanggumong 004, yang kini menjadi pusat perhatian publik.
Berdasarkan temuan di lapangan, paket MBG kategori B3 yang dibagikan dilaporkan mengeluarkan aroma menyengat, terutama pada menu kuah rawon yang seharusnya menjadi sumber protein utama bagi penerima. Kondisi ini membuat banyak pihak bertanya-tanya mengenai standar kelayakan makanan yang diterapkan sebelum paket tersebut didistribusikan ke masyarakat.
Isi paket makanan tersebut terdiri dari satu potong tahu, beberapa irisan kecil daging, sayur manisa, serta satu buah jeruk. Namun komposisi gizi yang seharusnya bermanfaat menjadi tidak berarti ketika kualitas makanan diduga sudah mengalami penurunan drastis saat diterima oleh warga.
"Baunya sudah tidak enak sekali, kami tidak berani untuk memakannya. Bukan hanya saya yang mengalami hal ini, banyak tetangga juga mengeluhkan kondisi yang sama dari paket makanan yang diterima," ujar salah satu penerima manfaat yang meminta agar identitasnya tidak disebutkan.
Selain kondisi makanan yang meragukan, waktu distribusi juga dipercaya memperparah situasi. Paket makanan baru sampai ke tangan warga sekitar pukul 15.00 hingga 15.30 WIB—waktu yang jauh dari ideal untuk makanan siap saji, terutama yang menggunakan bahan dasar kuah yang rentan rusak.
Keterlambatan dalam distribusi dinilai sangat berisiko. Tanpa adanya sistem penyimpanan yang memadai, makanan berkuah seperti rawon memiliki potensi tinggi mengalami pembusukan dalam hitungan jam, terutama dengan kondisi suhu lingkungan yang cukup tinggi di Kabupaten Sampang.
Sejumlah warga yang ditemui menilai bahwa kejadian ini bukan sekadar insiden teknis semata, melainkan menunjukkan adanya celah serius dalam sistem distribusi dan pengawasan mutu program MBG. Jika masalah ini tidak segera ditangani, program yang seharusnya memberikan manfaat kesehatan justru berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat.
Kecurigaan masyarakat pun mengarah pada lemahnya kontrol kualitas yang dilakukan di tingkat pelaksana. SPPG Tanggumong 004 kini dituntut untuk memberikan penjelasan terbuka terkait dugaan kelalaian yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat penerima bantuan.
Upaya untuk mendapatkan keterangan resmi dari Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Sampang telah dilakukan. Namun hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait belum memberikan tanggapan resmi apapun, yang semakin menambah kebingungan di tengah polemik yang berkembang di kalangan masyarakat.
Minimnya respons dari pihak pengelola program justru membuat suasana menjadi semakin memanas. Masyarakat menilai bahwa transparansi dalam menangani kasus ini menjadi kunci utama untuk meredam keresahan publik yang terus meluas.
Warga berharap pihak terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh sistem pelaksanaan program MBG, mulai dari proses pengolahan makanan di dapur pembuatan, sistem penyimpanan selama perjalanan, hingga proses pendistribusian ke tangan penerima manfaat, agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Hingga saat ini, redaksi masih terus berupaya untuk memperoleh klarifikasi dari berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta pihak pengelola SPPG, guna memastikan langkah tindak lanjut yang akan diambil atas dugaan serius ini. Kasus ini menjadi ujian nyata bagi kredibilitas program bantuan pangan yang dicanangkan oleh pemerintah daerah.
Penulis : Sal
