Lubuk Keliat, Ogan Ilir, liputan 12.com
Masyarakat Desa Kasih Raja, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, menyampaikan pernyataan sikap menuntut kejelasan dan penghentian sementara aktivitas penggarapan lahan dalam program cetak sawah oleh pemerintah. Meski menyambut baik program tersebut, warga menyesalkan metode pelaksanaannya yang dianggap semena-mena dan tidak melibatkan koordinasi.
Berdasarkan fakta di lapangan pada Senin, 20 Oktober 2025, dilaporkan bahwa seluas 20 hektar tanah, baik milik desa maupun milik individu warga, telah digarap rata oleh PT pelaksana proyek tanpa pemberitahuan.
"Kami sangat senang dan berterima kasih dengan kehadiran program pemerintah cetak sawah padi ini. Namun, mana kala di desa kami, Desa Kasih Raja, ada sejumlah tanah, baik milik desa maupun milik masyarakat, tiba-tiba sudah digarap tanpa berkoordinasi," demikian pernyataan yang disampaikan oleh perwakilan warga.
Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar PT tersebut menghentikan sementara semua aktivitasnya di perbatasan hingga ada kejelasan. "Jadi kita minta tolong kepada PT ini, sesuai permintaan masyarakat Desa Kasih Raja, agar berhenti dulu bergerak sampai pekerjaan ini tuntas dulu," tegas pernyataan tersebut.
Tuntutan Penyelesaian Batas Wilayah:
Permasalahan utama yang disoroti adalah belum jelasnya tapal batas antara Desa Kasih Raja dan Desa Talang Tengah. Saat ini, penggarapan yang dilakukan PT baru berada di wilayah Desa Talang Tengah, namun sudah mendekati dan diduga telah memasuki wilayah Desa Kasih Raja.
"Kita pingin Dinas Pertanian, dalam hal ini sebagai leading sektor proyek ini, dan Dinas TAPEM (Pemerintahan) untuk menyelesaikan tapal batas supaya *clear*, supaya masyarakat tidak bersengketa," imbuhnya.
Dampak Sosial dan Ekonomi pada Warga:
Aksi penggarapan paksa ini telah menimbulkan keresahan dan penderitaan mendalam bagi warga. Tanah yang digarap merupakan sumber penghidupan mereka.
"Dan masyarakat Kasih Raja ini sudah mulai menangis, karena ada tanah mereka yang sudah digarap. Bayangkan, karena tanah tersebut menjadi harapan untuk makan, minum, menyekolahkan anak dan segala macam, tiba-tiba sudah digarap rata," ungkap pernyataan itu dengan nada prihatin.
Seruan untuk Koordinasi dan Musyawarah:
Arhandi TB, SE, yang juga mewakili masyarakat Desa Kasih Raja, berpesan keras kepada kontraktor dan PT pelaksana. "Jangan sewenang-wenang, jangan semau-maunya, berkoordinasi dulu," pesannya.
Sebelum proyek dilanjut, warga menuntut agar dilakukan *rentes* (penetapan/pengukuran ulang) batas wilayah untuk mencegah konflik. "Sebelum pekerjaan ini tuntas, semestinya di-rentes dulu tapal batas untuk penyelesaian proyek ini yang dari Desa Talang Tengah berjumlah 365 hektar, dan Desa Kasih Raja juga di-rentes dulu, sehingga tidak terkena dengan tanah masyarakat."
Masyarakat menegaskan kembali dukungannya terhadap program cetak sawah sebagai program negara untuk kesejahteraan desa. Namun, pelaksanaannya harus tepat sasaran dan melibatkan semua pihak.
"Namun kami berharap harus bertemu dan bermusyawarah antara Kades Talang Tengah dan Pemdes Desa Kasih Raja, Dinas Pertanian, Dinas TAPEM, Camat, BPN, harus bertemu dan bermusyawarah dulu, mulai dari administrasi program ini," tutup pernyataan sikap dari masyarakat Desa Kasih Raja tersebut.
Ringkasan Poin Permintaan Warga:
1. Penghentian Sementara: Menghentikan semua aktivitas PT di sekitar perbatasan hingga ada kejelasan.
2. Penetapan Batas:Segera menyelesaikan dan menetapkan tapal batas yang jelas antara Desa Kasih Raja dan Desa Talang Tengah oleh Dinas Pertanian dan Dinas TAPEM.
3. Koordinasi dan Musyawarah: Mengadakan pertemuan yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Kedua Desa, Dinas Terkait, Camat, BPN) sebelum proyek dilanjutkan.
4. Menghormati Hak Warga: PT dan kontraktor harus menghentikan tindakan sewenang-wenang dan berkoordinasi dengan pemilik lahan dan pemerintah desa.
(PPWI OI/Budi.R/Wnd #palembang)
0 Komentar