Warga Kelurahan Panggung, Mintaragen dan Tegalsari Desak Pemkot Tegal untuk Bebaskan Tanahnya


KOTA TEGAL, LIPUTAN 12 . COM - Puluhan Warga yang berasal dari Mintaragen, Panggung dan Tegalsari melakukan orasi mendesak kepada Pemerintah Kota Tegal agar segera mengeluarkan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) di rumah mereka.

Aksi tersebut dilakukan saat Car Free Day (CFD)  Kota Tegal di alun-alun Tegal dengan cara membentangkan sejumlah poster berisikan "Tolong Bebaskan Tanah Kami", pada minggu (9/10) kemarin.

Pada saat kegiatan tersebut salah seorang warga Mintaragen, Abdurrohman (53) mengatakan, persoalan tanah yang selama ini ditempati memang merupakan tanah Pemkot Tegal. 

Namun, ia mengaku bahwa tanah tersebut baru-baru ini sudah mendapatkan persetujuan pelepasan dari Pansus V DPRD Kota Tegal.

Dijelaskan, bahwa tanah tersebut juga telah diukur dari Badan Pertanahan Negara (BPN) Kota Tegal atas program PTSL. Pada kenyataanya sampai sekarang tanah tersebut belum dilepas.


"Sampai dengan saat ini Pemkot Tegal  belum melepaskan tanah tersebut. Alasannya kami tidak tahu,"tutur Pria yang berdomisili di RW 10, Kelurahan Mintaragen, Kota Tegal. 

Ia juga mengaku sudah menempati tanah tersebut sejak 1992. Bahkan, pihaknya menjelaskan ada juga yang sudah lama tinggal disana selama 40 tahun.

Saat ini, pihaknya hanya ingin meminta kejelasan tentang persoalan tanah yang sudah ditempatinya selama puluhan tahun.

Hal senada juga dikatakan Suroso, bahwa aksinya ini bukan hanya warga Mintaragen saja, melainkan, juga diikuti oleh warga Panggung dan Tegalsari.

Ia menjelaskan, sejumlah bidang tanah di Kelurahan Panggung sebanyak 1500, Mintaragen 1900 bidang dan Tegalsari sebanyak 2500 bidang. 


"Warga sudah mengajukan secara kolektif yang menempati dibidang tanah itu, tetapi mereka juga belum ada kejelasan."terangnya.

Menurut Suroso, istrinya sudah menempati tanah tersebut sejak lahir. Sudah 68 tahun menempatinya. 

"Beberapa tahun belakangan muncullah SK hingga kita ditagih untuk retribusi ditiap tahun. Makanya, kami juga menuntut hak kami, untuk disamakan dengan yang lainnya,"keluhnya.

Harapanya diakhir pemerintah Presiden Joko Widodo sertifikat tersebut bisa diserahkan dan tanah tersebut bisa menjadi miliknya.

"Kalau belum bisa ya kami tetap menuntut lagi," jelasnya.

Lebih jauh diungkapkan suroso, konon kata orang pintar secara UUPA no 50 tahun 1960 bahwa penempatan 20 tahun keatas harus diserahkan yang menempati.

"Menjadi acuan kami, makanya kenapa saya berani, karena saya berpedoman hal itu."imbuhnya.


Adanya persoalan tersebut LSM Lembaga Investigasi dan Kemasyarakatan RI, Yance Langke, mengaku bahwa kebetulan dirinya didatangi beberapa orang yang menyampaikan keluh kesahnya atas puluhan tahun tanah yang sudah ditempati, namun ternyata terhambat sampai sekarang.

"Alhamdulilah, kami pun sudah mencoba komunikasi dengan pusat. Karena sebetulya, selama ini mereka sudah melakukan komunikasi dengan Pemkot, namun terhambat. Makanya, kami pun komunikasi dengan pusat."paparnya.

Dijelaskanya, tanah Itu Dibeli mereka secara Paculan. Seperti Abdurrohman (53) mengaku bahwa dirinya membeli tanah itu sejak 30 tahun lalu, dengan cara paculan dan memakai surat jual beli.

"Dulu tanpa akte, adanya surat jual beli. Kemudian, saya gunakan untuk hunian sampai sekarang," jelasnya.

Kendati belum mendapatkan sertifikat, ia mengaku iri dengan keberadaan tetangga lainnya yang sudah memiliki sertifikat itu.

Dijelaskan kèmbali bahwa banyak yang sudah sertifikat, "sedangkan mereka belum bisa, tidak tahu kenapa."terangnya.

Diketahui, saat ini di RW 10 Kelurahan Mintaragen, sedikitnya 190 bidang tanah belum mendapatkan sertifikat. Padahal warga sudah melakukan pengajuan untuk pembuatan sertifikat PTSL ditahun 2019 lalu. (Ag)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama