RAPAT KERJA ASOSIASI PKPLJJ DAN SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP KEMENTERIAN PUPR SULAWESI SELATAN

SULSEL- Liputan12, 
Bertempat di Aula Kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Sulawesi Selatan, telah dilaksanakan Rapat Kerja Daerah Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kelola dan Penata Laksana Jalan & Jembatan Sulawesi Selatan (04-05-2024).
Jabatan fungsional penata kelola dan penata laksana jalan jembatan (PKPLJJ), memiliki posisi strategis dalam pembangunan infrastruktur dan merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan jalan dan jembatan mulai dari perencanaan umum, perencanaan teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan serta pengaturan jalan & jembatan. 
Sebagai tenaga profesional PKPLJJ dituntut harus memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosio kultural untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya. Pengembangan dan pemanfaatan jabatan fungsional akan tergantung pada hasil-hasil perpaduan pemikiran, penelitian, dan pengalaman praktis para jabatan fungsional. Dalam proses dan produk kegiatannya PKPLJJ bisa memberikan kontribusi bagi penyelenggaraan infrastruktur jalan dan jembatan yang aman, lancar dan selamat. Dengan demikian untuk dapat lebih mengisi peran tanggung jawab serta fungsinya, tentu berorientasi pada pelayanan yang akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif/ berahlak di seluruh jabatan fungsional penata kelola dan penata laksana jalan dan jembatan di Indonesia.


Hadir dalam acara tersebut:
-Asep Syarip Hidayat, ST.M.Eng, Kepala BBPJN Sulsel
 -Ir. Slamet Rasidi, M.Sc, Sekretaris Umum Asosiasi PKPLJJ
-Ir. H Shafwan HR, M.Eng
-Hendro Sujatmiko, ST.MT, Kasubdit Pengelolaan Jabatan Bidang Jalan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Resiko 
-Ir. H Nur Zaitun, M.Si, Sekretaris Pengurus PKPLJJ Sulawesi Selatan 

Kegiatan ini sekaligus dengan Sosialisasi Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Sulawesi Selatan, bertujuan untuk meningkatkan prestasi dan kinerja ASN yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri, dan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022, tentang Sasaran Kinerja Pegawai dan ekspektasi kinerja yang akan dicapai oleh perilaku dan hasil kerja pegawai. 

Sasaran Kinerja Pegawai juga merupakan salah satu komponen yang dapat dijadikan indikator keberhasilan suatu organisasi dengan dilakukannya evaluasi secara rutin sesuai dengan periode pengumpulan SKP.
Hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.
Setiap tahun diharapkan harus ada target yang dicapai dan dipenuhi oleh Aparatur Sipil Negara.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama