Orang Tua Siwa Terbebani, Dengan Hasil Musyawarah Pelulusan Dan Tebus Rapot

Bekasi, Liputan12.com - Selasa 4/Juni/2024 Kali ini, Tim Awak Media mendapatkan informasi dari kalangan masyarakat di Kecamatan Cabangbungin yang dirasakan oleh sebagian besar Orang Tua (Wali Murid) di SMP Negeri 1 Cabangbungin.

Dirangkum dari Orang Tua Murid yang merasa keberatan dan meminta agar tidak disebutkan identitasnya jika dipublikasi, sebab bisa menjadi efek sosial dan beban mental bagi anaknya yang menjadi peserta didik disekolah tersebut.

Menjelang kelulusan di SMP Negeri 1 Cabangbungin, diduga Peserta Didik ditekan agar membayar uang perpisahan Pelulusan sebesar 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan penebusan Rapot 50.000 (lima puluh ribu) per murid .

Varian tarif yang dipungut kepada setiap Peserta Didik di Kelas IX ditetapkan biaya senilai Rp.425.000- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) per-Peserta Didik,

“keputusan biaya pelulusan sudah lama dan sudah ketok palu, tadi nya 600.000.terus turun dari kesepakatan semua jadi 425.000 rapot 50.000. jadi 4750.000. tersebut tentu membebani orang tua siswa ditengah perekonomian yang lemah saat ini. kami tidak berani mengajukan keberatan, percuma saja, karena sudah terkoordinir.” Ucap orang tua wali murid ditengah masyarakat sembari menunjukkan pesan tagihan pembayaran uang perpisahan waktu musyawarah bersama Guru dan Orang Tua Siswa.

Menurut acuan yang mendasari satuan pendidikan ditingkat dasar (SD dan SMP) untuk tidak melakukan pungutan adalah Permendikbud RI No. 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan. Pada pasal 9 ayat (1) Pemendikbud No 44 tahun 2012 itu menyebutkan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan atau pemerintah daerah dilarang memungut biaya satuan pendidikan.

Berikutnya pasal 181 huruf d PP No. 17 Tahun 2010 menegaskan, pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan kepada peserta didik, baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tegas menurut ketentuan, tidak ada dasar hukum bagi sekolah atau komite sekolah menyelenggarakan perpisahan atau wisuda siswa/siswi dengan cara memungut uang dari siswa/siswi atau orang tua/wali.

Korlas ini dibentuk oleh Komite Sekolah sebagai kepanjangan tangan untuk memuluskan agenda Pungli hingga ke setiap kelas dan berhadapan langsung dengan Wali Murid atau Orang orang tua murid.

Beberapa media onlain sudah menghimbau kepada seluruh sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan kota Bekasi ,Propinsi Jawa barat untuk tidak melakukan praktik Pungutan yang memberatkan orang tua siswa

Hingga berita ini di rangkum dan dirilis. Tim Awak media sudah mencoba mencari tahu kontak person Kepala SMP Negri 1 Cabangbungin agar terhubung guna Konvermasi via Daring (dalam jaringan), namun tidak juga mendapatkan nya.

Kepala Sekolah SMPN 1 Cabangbungin kembali tidak dapat di temui guna Konvermasi lebih lanjut hingga berita ini di rilis dan di terbitkan...

(M.ASN)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama