Jurnalis Sukabumi Melawan: RUU Penyiaran Dinilai Membungkam Kebebasan Pers

Sukabumi, Liputan12.com - Dalam aksi ini, jurnalis Sukabumi menyampaikan sikap menolak dan mendesak agar sejumlah pasal dalam draf revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers dicabut. Mereka mendesak DPR untuk mengkaji ulang draf revisi RUU Penyiaran dengan melibatkan semua pihak, termasuk organisasi pers, wartawan, jurnalis, dan publik secara terbuka. Selain itu, mereka meminta semua pihak untuk mengawal revisi RUU Penyiaran agar tidak menjadi alat untuk membungkam kemerdekaan pers serta kreativitas individu di berbagai platform.Selasa (28/05/2024)

Para jurnalis juga mendesak pimpinan DPRD Kabupaten Sukabumi untuk mengirimkan surat kepada Komisi I DPR-RI terkait penolakan RUU Penyiaran.

Dalam aksi tersebut, jurnalis yang tergabung dalam 12 organisasi profesi wartawan di Sukabumi membawa beberapa brosur dengan tulisan seperti Wartawan Sukabumi Melawan, Tolak RUU Penyiaran, Ancam Kebebasan Pers, Jangan Diam Lawan, Liputan Investigasi Ruh Jurnalisme, RUU Penyiaran Kok Jadi Program Legislasi Nasional Prioritas, Ada Apa Ini?, Takut Ketahuan atau Ada Kepentingan, Diam-diam Kok Selundupin Pasal, dan KPI-DPR Main Mata.
Selepas penandatanganan surat tuntutan yang ditandatangani oleh Ketua Komisi I, Paoji Nurjaman, Ketua Koordinator Aksi, Iwan Sugiyanto, menyatakan bahwa aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk penolakan terhadap beberapa pasal kontroversial dalam revisi RUU Penyiaran yang berpotensi mengancam kebebasan pers dan menghalangi tugas jurnalistik.

"Kami menilai sejatinya tupoksi jurnalistik berada di bawah kewenangan Dewan Pers. Namun, faktanya, klausul draf RUU Penyiaran dinilai dapat memunculkan tumpang tindih kewenangan antara Dewan Pers dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)," ujar Iwan Sugiyanto.

Menurutnya, tiga pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 50B ayat 2 huruf C, yang mengatur pelarangan media menayangkan konten atau siaran eksklusif jurnalisme investigasi. Padahal, karya jurnalisme investigasi merupakan karya tertinggi seorang wartawan.

Kemudian, Pasal 50B ayat 2 huruf K, yang mengatur penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik. Pasal ini bisa menimbulkan berbagai penafsiran, terutama menyangkut penghinaan atau pencemaran nama baik. Pasal ini dianggap dapat menimbulkan multitafsir atau kebingungan dan bisa dijadikan alat kekuasaan untuk membungkam serta mengkriminalisasi insan pers.

Selanjutnya, Pasal 38A huruf Q dan Pasal 42 ayat 2 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa terkait kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berpandangan bahwa pasal-pasal ini harus dikaji ulang karena bersinggungan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang mengamanatkan penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers.

Jurnalis: Ismet / Sopiyan

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama