Bank Sumsel Babel Lahat Tak Penuhi Aturan Parkir, Digugat PMH di PN

Kabupaten Lahat, Liputan12.com
Kabupaten Lahat sebagai kota tua yang terus berkembang, seharusnya semua pihak mesti mematuhi rentetan kebijakan dalam penataan pertumbuhan kawasan perkotaan, tidak terkecuali kepada pelaku usaha yang berada di tepi jalan umum.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafe'i, ST. SH, menyampaikan bahwa pelaku usaha di suatu daerah memiliki andil penting dalam membantu pemerintah memastikan berjalannya penataan kota ataupun kawasan perkotaan.

“Nah salah satu andil mereka, memastikan lokasi usaha mereka memiliki tempat parkir, sehingga pelanggan atau konsumen mereka tidak memanfaatkan area jalan sebagai tempat parkir” jelas Sanderson.

Katanya, di dalam UU Lalu Lintas Angkutan Jalan, termuat pelarangan pemanfaatan fungsi jalan menjadi fungsi lain, termasuk kemudian menjadi tempat parkir, sehingga pada UU yang sama juga, jelas sanksi yang di dapatkan setiap orang yang melakukan pelanggaran fungsi jalan.

“Nah tentu pemilik usaha, dapat dikenai sanksi pidana, sebagai bentuk tanggungjawabnya, jika kemudian terjadi kecelakaan karena pelanggan atau konsumen mereka menggunakan fungsi jalan sebagai tempat parkir karena tempat usaha itu tidak punya tempat parkir” kata Sanderson.

Karenanya, Ia berharap kiranya pihak terkait, dapat melakukan perencanaan penataan kawasan jalan umum di Kota Lahat, sebelum Bumi Seganti Setungguan ini menjadi kota yang semerawut jalannya di sebabkan intensitas pemanfaatan lain fungsi jalan.

“Sudah semestinya pihak terkait duduk bersama membicarakan kebijakan terhadap pengelolaan tempat parkir tempat usaha di Kota Lahat, paling tidak Komisi II sebagai mitra pemerintah dalam pengawasan juga ikut andil mendorong kearah perbaikan penataan tempat parkir pelaku usaha, demikian juga dengan instansi terkaitnya bukan terkesan tutup mata” harap Sanderson.

Sanderson membenarkan telah mendaftar gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kelalaian Bank Sumsel Babel Lahat dan Bupati Lahat di Pengadilan Negeri bukan tanpa alasan karena seringnya mendapatkan pengaduan masyarakat dan diberitakan media online namun tanpa tindaklanjut, pungkasnya.

Sementara, Direktur Utama PT. Bank Sumsel Babel telah di Somasi YLKI Lahat sebanyak dua kali namun tidak menjawab secara resmi.

(Hasrul)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama