Parah Pembuatan Sertifikat Prona Atau PTSL jadi Ajang Korupsi Di Desa Sidang Iso Mukti


Mesuji - Liputan12.com Minggu 03,12,2023  Kepala desa sidang iso mukti tarik biaya terlalu mahal dalam pembuatan Sertifikat atau PTSL ( pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ) hal ini diketahui awak media saat berkunjung di desa sidang iso mukti kecamatan rawa jitu utara kabupaten mesuji propinsi lampung,

Lebih lanjut hal ini jelas bertentangan dengan SKB tiga mentri dan melawan hukum juga jelas presiden Republik Indonesia bapak joko wododo berulang kali menyampaikan bahwa pembuatan sertifikat Atau PTSL tidak boleh tarik biaya terlalu mahal namun kenapa kepala desa ini brani melakukan,


Berdasarkan keterangan masyarakat sidang iso mukti bahwa pembuatan sertifikat prona awalnya hanya dimintai biaya Rp 200 ribu saja, namun nyatanya setelah buku sertipikat sudah jadi kami masyarakat diminta  uang sebesar Rp 1300.000 ( satu juta tiga ratus ribu rupiah) kami masyarakat kan bingung mau gak di terus itu surat penting mau di terus itu jelas mahal dan tidak sesuai,

Ditempat terpisah Ferry perdinal selaku ketua DPC GWI (gabungan wartawan Indonesia) mesuji dirinya mengatakan bahwa itu sudah sangat keterlaluan dan perlu di tindak lanjuti dan laporan ke aparat penegak hukum dan dirinya juga akan terjun langsung membuat laporan baik ke jaksaan maupun ke polres mesuji pungksanya

Menurut undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagai mana telah di ubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Didalam undang-undang nomor 28 tahun 1999 tanggal 19 mei tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme, 

Dalam pasal 3 dan pasal 2 undang-undang 31 tahun 1999 berbunyi setiap orang yang secara sengaja melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 tahun atau denda satu miliar rupiah,

 

Maka berdasarkan undang-undang tersebut dapat kita urai unsur unsur delik korupsi yang dapat didalam nya sebagai berikut;

(1) setiap orang;

(2) Menggunakan jabatan dan sarana secara melawan hukum;

(3) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

(4) merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka termasuk telah melakukan kejahatan luar biasa atau extre ordinary crime,

Ujang,m

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama