Empat Badan Publik dapat Hadiah Kambing


SLAWI , LIPUTAN 12 . COM - Empat Badan Publik Perangkat Daerah yakni RSUD Soeselo Slawi, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan dan  Bappeda dan Litbang mendapat hadiah kambing dari Sekda Kab Tegal Widodo Joko Mulyono. Hadiah diberikana pada hari Rabu 27september 2023 digedung Dadali pemkab Tegal atas capaian award atau anugerah Keterbukaan Informasi Publik bagi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal tahun 2023.

RSUD dr Soeselo sebagai Badan Publik peringkat 1 dengan nilai 99 mendapat 3 ekor Kambing,  Dinas Lingkungan Hidup peringkat 2 dengan nilai 92,75 mendapat 2 ekor Kambing, Dinas Koperasi UKM Perdagangan peringak 3 dengan nilai 91,75  dan Bappeda Litbang peringkat 4 dengan nilai 90,75  masing-masing mendapat 1 ekor kambing. 

 Empat Badan Publik tersebut dinilai telah melaksanakan layanan keterbukaan informasi publik pada badan publiknya dengan sangat baik hingga dapat  peringkat Kategori  Informatif.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  Nurhayati, dalam laporanya mengatakan tema KIP Award tahun ini adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik bagi Perngkat Daerah  Selaku Badan Publik  Yang Informatif.
Penilaian KIP Award  dilakukan secara bertahap kepada seluruh perangkat daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Tegal. Meliputi tahap I Monitoring dan Evaluasi Website PPID Pelaksana, Tahap II Penilaian Mandiri SAQ (Self Assessment Questionnaire), Tahap III Visitasi dan Verifikasi, dan Tahap IV Uji Publik.


Hasil akhir penilaian atau pemeringkatan Badan Publik merupakan akumulasi penilaian dari Tahap 1 s/d 4 . Nilai diatas 90 meraih kategori Informatif, nilai antara 80 – 89,9 kategori Menuju Informatif, nilai antara 60 – 79,9 kategori cukup informatif, nilai antara 40 – 59,9 kategori kurang informatif dan nilai dibawah 39,9 kategori tidak informatif

Hasil  penilaian selengkapnya  meliputi : 4 OPD yaitu RSUD dr. Soeselo, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan  dan Bapelda dan Litbang mendapat predikat informatif.

Sementara Dinas Sosial mendapat predikat  menuju Informatif 1 dan Kecamatan Slawi dengan predikat menuju Informatif 2  sedangkan  9 OPD yang terdiri dari BPKPSDM,  Dinas P3AP2KB , Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kecamatan Dukuhturi, Kecamatan Balapulang, Dinas Dikbud, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dan Dinas Kepemudaan, olah raga dan Pariwisata, masing-masing mendapat predikat Cukup Informatif.

Nurhayati menambahkan disamping 15 Perangkat Daaerah yg meraih penghargaan dengan berbagai kategori, tetapi juga terdapat 4 Perangkat Daerah masih dalam kualifikasi kurang informatif nilai : 40 s/d 59,9. dan 24 Badan Publik Perangkat Daerah  dalam Kualifikasi  “tidak informatif” nilai kurang dari 39,9.

Selain itu  PPID  Pemerintah Kabupaten Tegal selaku Badan Publik saat ini juga sedang  di Monev Layanan Keterbukaan informasi Publiknya  oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tahap I (Monev Website dan Medsos)  17 Juli 2023 dengan hasil penilaian 82,40, dan sekarang sedang  mengikuti Penilaian Mandiri SAQ (Self Assessment Questionnare). yang merupakan tahap II  dari 4 tahapan penilaian Keterbukaan informasi publik (KIP) Award Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pungkasnya,

Bupati Tegal Dra. Umi Azizah dalam sambutanya mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Pemerintah Kabupaten Tegal ini bukanlah suatu ajang yang dimaknai sebagai kontestasi antar OPD, tetapi harus dimaknai sebagai tolok ukur implementasi keterbukaan informasi publik khususnya di lingkungan Pemkab Tegal. 

“Saya minta kontribusi dalam menyediakan informasi data yang valid dan berkesinambungan dari masing-masing PPID pelaksana OPD  serta PPID Pemkab Tegal tentang capaian-capaian pembangunan maupun kebijakan-kebijakan Pemkab Tegal dapat diterima masyarakat dengan mudah dan biaya murah” tambah Bupati Tegal.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, maka Badan Publik berkewajiban untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional, dan cara sederhana. Setiap OPD sebagai Badan publik berkewajiban untuk membuka akses atas informasi publik yang berkaitan dengan badan publik tersebut untuk masyarakat luas. 


Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya ke pemerintahan yang baik.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Indra Asoka Mahendrayana dalam sambutanya mengapreasi pemerintah Kabupaten Tegal yang telah melaksakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi publik perangkat daerah dalam upaya untuk peningkatan kualitas PPID  Perangkat daerah  yang responsif, cepat dan tuntas dalam menyediakan dan melayani informasi publik.

Ketua Komisi Pr0vinsi Jateng berharap agar kegiatan Monev Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Perangkat daerah dapat dilaksanakan setiap tahun dan kedepanya untuk dikembangkan kegiatan monev ke Badan Publik BUMD dan Badan Publik Desa . Harapnya (Diskominfo Kab. Tegal).(Ag)


Tags : Pemerintah 

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama