Kabupaten Cirebon, Liputan12.com - Data kematian di Kabupaten Cirebon yang belum terverifikasi masih cukup tinggi, sehingga data tersebut selalu menjadi permasalahan di Kabupaten Cirebon, hal tersebut terungkap pada acara monitoring dan evaluasi TKPKD, Selasa (26/09/23) di Kantor Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
"Untuk data kematian di Kabupaten Cirebon yang belum terverifikasi sesuai dengan kita coklit KPU kurang lebih ada 51.944 dimana NIKnya masih hidup tetapi orangnya sudah meninggal," ucap Kadisdukcapil Kabupaten Cirebon, Iman Supriyadi.
Menurutnya, ini tentunya sangat mempengaruhi sekali data yang ada seperti data untuk Pemilihan, data bantuan kesejahteraan sosial kemudian data BPJS juga karena NIKnya masih hidup maka kita terus membayar tagihan BPJSnya, padahal orangnya sudah meninggal yang seharusnya dana tersebut bisa di alihkan ke yang lain.
"Sebetulnya verifikasi ini sudah kita lakukan beberapa hal, termasuk di acara ini juga kita sudah jelaskan agar Desa segera melakukan perjanjian kerjasama dengan Disdukcapil, karena kalau Desa sudah bekerjasama bukan dengan Disdukcapilnya tetapi dengan datanya," paparnya.
Kalau sudah bekerjasama maka Desa sudah bisa memberikan layanan dan mempermudah pelayanan dengan berbasis Sismic dan itu sudah sangat mudah sekali, termasuk tadi data kematian tinggal membuka data agregotnya by name by addresnya, oh ternyata orang ini meninggal, maka masukan data dan buat surat keterangan kematian dari Desa, sehingga langsung di Kartu Keluarganya juga sudah berubah dan secara langsung terintegrasi dengan Disdukcapil.
"Namun kendalanya dalam hal ini masyarakat tidak mau mengajukan surat kematian karena takutnya nanti bantuan-bantuan Sosial yang sudah di dapat akan hilang," Tukasnya.
Sementara itu Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosal Kabupaten Cirebon, Astri Diana Ekasari kepada media mengatakan, terkait data kematian yang masih banyak belum terverifikasi, maka ada program bantuan beberapa seperti bantuan sembako setiap bulan 200 rb sehingga terjadi pemborosan akibat data kematian yang belum terverifikasi tersebut.
"Ada lagi program PBI sebesar 35 rb perbulan dan kalau dalam satu keluarga ada 5 orang ya di kalikan 5 dan itu juga pemborosan anggaran juga, sedangkan untuk PKH masing-masing komponen beda-beda dapetnya, jadi kalau data kematiannya sudah terverifikasi maka anggaran tersebut bisa di alihkan ke yang lain," ucapnya.
Bung Arya
Posting Komentar