PPAM.INDONESIA :"PKL 16 Ilir tidak wajar digusur."

Palembang, liputan 12 (3/7/23).
Penggusuran PKL pasar 16 Ilir dinilai tidak wajar,"itulah yang di katakan Ketua PPAM-I, Efendy Mulia, menanggapi demo PKL di depan kantor walikota Palembang.
Menurut nya, PKL seperti sapi perah, setelah membayar uang keamanan, kebersihan,dan pungutan lainya, sekarang harus di gusur karena alasan Revitalisasi.
Apalagi PKL yang berjualan di pasar 16 Ilir sudah cukup lama menempati lapak lapak tersebut.
Hal ini terkait,Perumda Pasar Palembang Jaya (PPJ),yang mengerahkan satuan polisi pamong praja (pol.PP),yang menggusur dan merusak lapak dagangan para PKL,yang menimbulkan kericuhan.
Hal tersebut dilakukan karena adanya Kerja Sama Operasi (KSO),atau BOT (Build Operate Transfer).yang terindikasi kerjasama tersebut Ilegal.
Dan tindakan tersebut juga bertentangan dengan UUD 45,pasal 33,tentang perekonomian nasional.
Yang dimana keberadaan pedagang pasar,dan usaha mikro (UMKM), adalah salah satu sektor penopang penuh perekonomian nasional.
Terkait soal pengosongan lapak yang terkesan dadakan dan membuat pedagang panik juga menjadi sorotan, pedagang hanya diberi waktu 2 hari untuk mengosongkan lapak,dan kemudian di eksekusi oleh pol PP.
Tentunya hal ini dinilai tidak manusiawi.

Ketua PPAM-I, berpendapat,harusnya PPJ,dan PKL,duduk bersama dulu, dan adakan nogosisasi,dan musyawarah,tidak perlu buru buru, agar tidak menimbulkan hal hal yang merugikan PKL.
Apalagi kalau mengacu pada kegiatan perekonomian PKL dan UMKM yang sempat lumpuh sekian lama,di Landa bencana Covid 19 dua tahun lamanya,tentunya itu juga bisa dijadikan tolak ukur untuk mengkaji ulang tindakan tindakan refresif.
Sehingga ditemukan jalan keluar yang lebih humanis dan berkeadilan untuk semua pihak.
(Rusli RB, liputan 12)



Post a Comment

Lebih baru Lebih lama