EK-LMND GELAR AKSI UNJUK RASA,.

.Liputan12.Com|,-kepulauan Sula 
 Eksekutif Kota Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi ( EK-LMND ) Sanana pada, Selasa (06/06/2023), menggelar Aksi unjuk rasa di depan Kantor Inspektorat Kepulauan Sula (Kepsul). Dalam aksi tersebut, EK-LMND Kota Sanana, kembali menyoroti kinerja pihak Inspektorat Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Maluku Utara (Malut).

Ketua EK-LMND Kota Sanana, Adrian Galela, dalam orasinya menyampaikan bahwa, Inspektorat adalah Institusi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), atau merupakan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap  penyelenggaraan tugas  dan fungsi organisasi. 
Kata dia (Adrian), Tugas APIP adalah melakukan pengawasan pengadaan barang dan jasa, sebagaimana yang sudah diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, APIP melakukan pengawasan intern atas pengelolaan tugas dan fungsi instansi pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan negara. 

Namun, lanjut Adrian, Hal ini justru berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi di Kepulauan Sula. Inspektorat Kepsul, yang seharusnya berperan sebagai lembaga Aparan Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), malah diduga kuat ikut meraup keuntungan dengan cara terlibat dalam permainan pengadaan barang dan jasa di desa-desa antara lain : Pengadaan Lampu Solar Cell (SSO), Pengadaan Tenti, serta Pengadaan Mobiler lainnya.

"Selain pengadaan, beberapa Oknum pegawai Inspektorat Kepulauan Sula, juga diduga ikut terlibat mendesain Gambar dan Rincian Anggaran Belanja (RAB), DD dan ADD di setiap desa Se-Kepulauan Sula", ungkapnya.

Bukan hanya itu, dari hasil investigasi lapangan, kami juga menemukan bahwa Plt. Inspektur Inspektorat Kepulauan Sula diduga terlibat dalam penyalagunaan kewenangan dengan melakukan pembiaran terhadap temuan-temuan kerugian negara yang ada di lingkup OPD, ia juga diduga melindungi beberapa temua OPD diantaranya, temuan Dinas Kesehatan Kepulauan Sula, dan temuan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) TA 2021-2022, di 13 Puskesmas padahal keseluruhan jumlah anggaran tersebut cukup fantastik. 

"Bahkan Plt. Inspektur juga diduga terlibat ikut menekan staf pegawai Inspektorat agar menghentikan proses pemeriksaan lanjutan terkait dengan dugaan korupsi dana BOK yang tersebar di 13 Puskesmas", ucapnya.
Menurut kami, sambung Ardian, hal ini tidak bisah dibiarkan, karna akan merusak nama baik Bupati dan Pemda Kepulauan Sula, serta merusak citra dan melanggar kode etik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagai mana yang telah di atur dalam PP RI No 94 Tahun 2021, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), pasal 5 bagian ketiga tentang larangan penyalahgunaan kewenangan demi meraup keuntungan semata.

Maka dari itu, Kami meminta kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), untuk segera mengevaluasi Plt. Inspektur Inspektorat, Siti Mutiara Neovita, karna dinilai tidak becus dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Plt. Inspektorat, serta tidak bisa menjamin keamanan dalam proses pengawasan internal Pemerintahan.

"Karna jika tidak, maka takutnya lembaga Inspektorat hanya akan menjadi sarang KKN, serta tempat teraman bagi para koruptor. Dan jika terjadi demikian, maka lembaga Inspektorat tidak lagi dipercaya oleh masyarakat", tuturnya.
Red.Rizal

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama