Diduga di Mark Up, Ketua LSM Petisi Minta Tipikor Polres Tanjabbar Periksa Kades Tanjung Senjulang

Tanjab Barat, Liputan12.com - Adanya dugaan dengan sengaja di mark up Dalam Rencana Anggaran biaya (RAB), pembangunan normalisasi dianggarkan senilai Rp 175. 824.000,- dengan volume 920 meter. kegiatan di parit 4 Desa Tanjung Senjulang, Kecamatan Bram Hitam yang satuan harganya melebihi standar PUPR akhirnya banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Tanjab Barat angkat bicara, Aparat Penegak Hukum ( APH ) di Tanjab Barat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Abdul Razak Kepala Desa Tanjung Senjulang tersebut, Rabu ( 7/06/2023).

Salah satunya Saripudin yang lebih akrab di sapa Udin Codet. Ketua LSM Petisi Tanjab Barat yang diminta tanggapannya oleh media ini menjelaskan bahwa pihaknya minta Tipikor Polres Tanjab Barat panggil dan periksa kades tersebut. 

“Iya yang jelas, sudah dijelaskan dalam aturan tidak mungkin harga standar satuan Dana Desa bisa melebihi dari harga standar satuan Dinas PUPR ini sudah menyalahi aturan. Pihak Tipikor Polres Tanjab Barat harus bertindak panggil dan periksa Kades, jangan sampai keuangan Negara dan masyarakat di rugikan. bahwa seluruh masyarakat diminta ikut dan aktif melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran Dana Desa, karna dana desa tersebut diperuntukkan untuk kepentingan seluruh masyarakat desa, tetapi dikelola oleh pemerintah desa, jadi diwajibkan masyarakat melakukan dan diharapkan terlibat dalam pengawasan agar anggaran Dana Desa terealisasi dengan baik", jelasnya.

Jadi kalau ada dugaan penyimpangan atau anggaran di mark up oleh oknum Pemerintah Desa jangan lengah lagi Tipikor harus berantas permasalahan seperti ini", imbuh ketua Petisi. 

Priyanto

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama