BPS Kota Palembang Menggelar Pelaksanaan FKP Pendataan REGSOSEK Di Kelurahan Kemas Rindo.

 PALEMBANG- Liputan 12 com .
 Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang menggelar pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (REGSOSEK) di Kelurahan Kemas Rindo dengan tema " Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat ", bertempat diaula Kelurahan Kemas Rindo Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumsel.

Kelancaran kegiatan pelaksanaan tersebut dipasilitasi oleh Kelurahan Kemas rindo dan dihadiri oleh Lurah Kemas Rindo Suhaimi, S. Sos Babinsa dan Bhabinkamtibmas Kelurahan Kemas Rindo. Kegiatan tersebut diikuti oleh 40 Rt yang ada di Kelurahan Kemas Rindo dan pelaksanaannya digelar empat tahap, pertahapnya diikuti 10 Rt.

Lurah Kemas Rindo Suhaimi, S. Sos saat dikonfirmasi awak media ini mengatakan, Forum tersebut diadakan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan akurasinya melalui proses sinkronisasi. Teknis pelaksanaannya Forum tersebut melibatkan para ketua Rt, Fasilitator Kelurahan dan BPS.

" Kelurahan Kemas Rindo melaksanakan FKP guna mensinkronkan data agar akurat dan akuntabel dalam penyusunan satu data pemerintah. Kelurahan Kemas Rindo memiliki 40 Rt dan 8 Rw, jadi pelaksanaan FKP ini dibagi menjadi 4 hari" katanya, jum' at (05/05/2023).

Lurah Suhaimi menambahkan, sangat berharap kegiatan Regsosek yang diselenggarakan BPS ini dapat bertujuan untuk membangun satu data Indonesia. 

" Kami berharap setelah data ini akurat dan akuntabel menjadikan berbagai program pemerintah seperti penyaluran bantuan bagi masyarakat bisa dilakukan lebih cepat dan benar benar tepat sasaran" tutupnya.

Sementara itu Darmanto petugas dari BPS Kota Palembang ditempat yang sama menyampaikan bahwa Forum Konsultasi Publik (FKP) ini adalah pendataan awal Regsosek tahun 2022 yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 2022,
kemudian diverifikasi oleh Rt masing masing di Kelurahan Kemas Rindo.

" Kami berharap kedepan hasil dari Forum Konsultasi Publik ini jangan sampai ada data yang salah lagi untuk penerima bantuan dari pemerintah" pungkasnya.(Mursalan)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama