Palembang liputan 12 (27/4/23).
Pasca Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), mendeklarasikan gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo sebagai Calon presiden pada pemilu tahun 2024.
Situasi sosial, politik mulai terasa hangat,dan cenderung panas.
Baik itu ditingkat elite partai, sampai ke tingkatan paling bawah di kalangan masyarakat.
Facebook, Tik tok, video WhatsApp, kedua tokoh sering dibenturkan secara, prestasi, biografi,dan masuk ke ranah pribadi.
Hal semacam ini, tidak sedikit pun memikirkan dampak sosial nya.
Bahkan tak hayal menimbulkan sinis me dikalangan strata paling bawah, ditengah masyarakat.
Namun tidak bagi nama Prabowo Subianto yang juga calon presiden yang diusung partai Gerindra, namanya tidak begitu signifikan mendapat respon positif maupun negatif oleh masyarakat.
Mungkin ini karena kencenderungan partai politik pengusung Ganjar dan Anis,yang membabi-buta mengkampanyekan kandidat nya,atau ini pekerjaan buuzer politik yang mencari keuntungan pribadi, orang orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin memperkeruh tahun politik,demi keuntungan dan popularitas.
Bahkan media televisi pun ikut ikutan mengadakan talk show,yang mengusung tema calon presiden, mulai dari, elektabilitas,dan kontra versinya.
Dengan Nara sumber para pakar politik, pengamat, surveilans,yang ujung ujungnya nya,tidak memberikan pendidikan politik yang baik.
Masyarakat dipertontonkan dengan saling klaim, saling tuding, saling mencari keburukan, sehingga hasil nya Opini yang tidak jelas kebenarannya yang dikemas dimedia sosial dengan berbagai macam cara menjadi blackcampanye.
Padahal kita tahu,masa kampanye masih jauh, bahkan sistem pemilu yang akan diterapkan pun belum jelas keputusan nya, namun polarisasi masyarakat,sudah memanas,baik itu dimedia sosial, WhatsApp group, FB, Tik tok,dan ditengah kehidupan nyata.
Seperti nya ini akan menjadi bola salju yang bergulir sampai dengan Menjelang Pemilu nantinya.
Ini yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kominfo untuk mengawasi lalulintas informasi dan kegiatan politik di media sosial,yang dapat mengancam persatuan masyarakat bawah,para pengguna Media sosial.
Dan peran serta KPU, Bawaslu, untuk menertibkan aturan pemasangan peraga kampanye yang belum waktunya, kegiatan berbau kampanye,baik secara nyata maupun Media masa.
Dan juga menjadi tugas tambahan pemerintah daerah dari mulai gubernur sampai ke tingkat RT memberikan edukasi politik yang sehat dan benar.
Tidak justru memancing, menggiring opini publik kepada seseorang capres atau partai politik tertentu,harus tetap pada prinsip kepada PEMILU yang jurdil, dengan kebebasan memilih dan menentukan pilihan dengan riang gembira di pesta demokrasi yang akan datang.
(Purwondo Palembang)
Posting Komentar