Liputan 12.com Lahat .
Okupasi ,pendudukan ,penggunaan ,atau penempatan tanah kosong di duga terjadi di lahan pertambangan batu bara yang di kelola PT Primanaya bagaimana tindakan Mentri ATR/ Kepala BPN .
Liputan 12.com Lahat Sumatra Selatan - Usai di Lantik Presiden Joko Widodo sebagai Mentri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional ( ATR/ BPN ) untuk sisa masa jabatan pereode tahun 2019-2024,di Istana Negara Jakarta pada tanggal 15 Juni 2022 yang lalu ,mantan Panglima TNI pereode 2017-2021 Marsekal TNI ( Pur ) Dr ( HC ) Hadi Tjahjanto, SIP, menegaskan akan memberantas " MAFIA TANAH " yang selama ini di anggap telah merugikan masyarakat luas.Pihaknya aka bekerjasama dengan instansi dan pihak terkait,seperti kepolisian dan kejaksaan agar " MAFIA TANAH " benar benar Musnah .
Presiden Jokowi mengungkapkan, tadi malam saya sampaikan urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah,sengketa lahan harus sebanyak banyaknya bisa di selesaikan.Yang kedua sertifikat harus sebanyak banyaknya juga harus di selesaikan,termasuk di dalamnya urusan lahan tanah yang yang berkaitan dengan IKN ( Ibu Kota Negara ), ungkap Presiden Jokowi usai pelantikan saat itu.
Menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi, Mentri ATR/ Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyatakan akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan pertanahan di Indonesia khususnya pendaftaran tanah.
Mantan Panglima TNI ini juga menyatakan komitmennya,tidak hanya masalah sertifikat tanah,namun akan menyelesaikan sengketa tanah termasuk IKN .Hadi Tjahjanto juga mengungkapkan jika dirinya akan langsung terjun ke lapangan dan menanyakan secara langsung terkait persoalan tanah yang terjadi di masyarakat,sebab persoalan tanah merupakan hal yang sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya dengan terjun langsung ke lapangan,maka akan semakin banyak menghimpun informasi dari masyarakat terkait kendala dan masalah yang dihadapi masyarakat terkait Pertanahan." Saya kelapangan akan lihat secara langsung dan menanyakan pada mereka ,tidak hanya laporan saja, tapi saya akan tanyakan ke masyarakat,apakah masih ada mafia tanah " tegas Mentri ATR/ Kepala BPN.
Selain persoalan mafia tanah,Mentri Hadi Tjahjanto juga akan menyelesaikan kerumitan penyelesaian Hak Tanah terjadi konflik antara masyarakat dengan pemerintah di bidang pertanahan."Apa ada yang mengalami kesulitan mengurus sertifikat?,apa ada yang lain.Apa masih ada konflik,apa permasalahan - permasalahan sewa yang begitu besar dan ada permasalahan Pendapatan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) yang begitu besar,kemudian arah kemana itu akan kita lihat" ungkapnya.
Hadi Tjahjanto mengatakan tujuan Presiden Jokowi melantik dirinya sebagai Mentri ATR/Kepala BPN agar masyarakat bisa merasakan langsung peran Pemerintah di tengah adanya konflik Pertanahan.
Sementara itu Liputan 12 dan Newssurya TV membantu pemerintah dan aparat penegak hukum dalam upaya pemberantasan MAFIA TANAH ,salah satunya di duga PT PRIMANAYA ratusan hektar lebih tanah hak milik warga korban MAFIA TANAH untuk tambang batu bara di Desa Kebur Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat provinsi Sumatra Selatan.
Sementara Liputan 12.com,akan mengawal bersama ketua umum Organisasi Masyarakat ( Ormas ) We Love Jokowi Yanes Y Yans tenaga ahli profesional kantor staf Presiden yang telah mengantongi dokumen dokumen / surat - surat tanah milik warga yang sudah sesuai prosedur UUPA NO 5 tahun 1960.
Redaksi .
Posting Komentar