DLH Banyuwangi Agendakan Dialog Dengan Warga Dampak Bau Sampah.

Liputan 12,com Banyuwangi
Surat Aliansi Masyarakat Desa Badean ( AMDB ) yang di Tandatangani M.Anas di terima pemerintahan Desa Badean Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa timur 8/3/2023.

Isi surat agar Pemerintahan Desa Badean memfasilitasi dialog bersama Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) Kabupaten Banyuwangi terkait isu polusi udara terkait bau sampah TPSA Karang Bendo Kecamatan Rogojampi.

Dalam surat mengundang Aliansi Masyarakat Desa Badean ( AMDB ) selaku penanggungjawab,RT/RW,perwakilan Lembaga Pendidikan,perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat ,perwakilan organisasi keagamaan dan organisasi masyarakat.

Mereka akan menggelar dialog bersama instansi Dinas Lingkungan Hidup ( DLH ) yang juga di hadiri oleh kecamatan Blimbingsari,Polsek Rogojampi dan Danramil Rogojampi di kantor Desa Badean tepatnya hari Senin 13/3/2023 pukul 13.00 Wib.

Tema dialog isu isu polusi udara terkait bau yang di timbulkan oleh sampah kiriman di lokasi desa karang bendo terbentuk sejak kasus Banyuwangi status darurat sampah beberapa bulan yang lalu.

Lahan eks galian C seluas 10 hektar di jadikan status TPSA sampah kiriman dari penjuru kota di Banyuwangi yang sebelumnya berada di wilayah kecamatan Kalipuro Desa Bulusan yang di duga mendapat protes warga sekitarnya .

Hal yang sama terjadi di TPSA  Desa Karang Bendo ,warga Desa Badean juga protes sehingga menyurati DLH untuk di ajak berdialog oleh warga untuk terkait isu dampak bau sampah  yang menurut warga sangat mengganggu sekali khususnya di lingkup pesantren Nurul Huda.

Liputan 12.com mencoba menelusuri serta mengkonfirmasi lembaga Nurul Huda ustadz Kholili mengatakan "memang baunya sangat mengganggu konsentrasi belajar ,terkait keberadaan TPSA di manapun boleh tapi bagaimana pemerintah berupaya agar tidak menimbulkan bau ucap Kholili".

Kholili juga menambahkan "memang pemuda pemuda mendatangi kami untuk di ajak rembuk terkait bau sampah yang mengganggu murid belajar di Nurul Huda yang dulunya tidak ada bau sekarang terjadi bau akibat sampah tutupnya"

Moh Anas" yang mempelopori dialog bersama DLH ,tujuanya agar keterbukaan dinas terkait,pihak pemerintahan desa agar memperhatikan dampaknya ,kemudian jangka panjangnya bagaimana TPSA tersebut ( kontraknya ) dalam pengelolaan sampah sesuai informasi dari BPK" jelas Anas .

Masih Anas surat konferensi pers BPK tersebut yang nantinya kita dialogkan bersama DLH artinya apakah Kabupaten Banyuwangi masih status darurat sampah apa sudah ada TPSA permanen dan terpadu .

Di samping itu Aliansi Masyarakat Desa Badean mengadakan dialog bersama DLH bukan untuk kepentingan yang menyimpang ,melainkan meminta informasi dan kejelasan TPSA tentang prosedur kelayakannya jangka panjang ,mengingat lahan eks galian pasir  tersebut luas  sekali .

Lahan eks galian pasir milik wakil ketua DPRD Banyuwangi yang di jadikan TPSA status kontraknya harus jelas ,tehnis pengelolaanya harus jelas dan dampak polusi,pencemaran limbah air juga harus bisa di informasikan kepada desa Badean yang terdampak pungkas Muh.Anas.

Sementara sampah sampah kiriman yang di bongkar di lokasi di proses dengan alat berat untuk di adakan penimbunan dan penumpukan ,sedang para pemulung aktif mengkais rezeki dari sampah yang bisa di jual,dan sebanyak empat alat berat tetap beroperasi.

Fiq.//

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama