Sukabumi Liputan 12-Kegiatan yang di gagas Bank Indonesia bersama Anggota Komisi XI DPR-RI, Heri Gunawan ini ,dengan tema Meningkatkan Literasi Keuangan Meningkat,Perekonomian Semakin Kuat.
Dengan di hadiri anggota dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, lpengurus dan jajaran Partai Gerindra,serta di ikuti ratusan tokoh masyarakat Kota dan Kabupaten Sukabumi, bertempat di Ball Room Hotel Horison, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi.Kamis (23 /02)2023
Dalam sambutan nya Heri Gunawan mengatakan, kegiatan yang bertajuk Inklusi Keuangan Meningkat Perekonomian Semakin Kuat ini, merupakan wujud komitmen Bank Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kegiatan ini akan menjadi bukti sinergi sekaligus bentuk kontribusi bersama dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan di Indonesia.
"Sebuah kehormatan juga, bagi saya dapat hadir dalam acara ini untuk turut serta bersinergi, dalam memperkuat upaya literasi ekonomi, dan keuangan dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional,"kata hergun
"Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga telah menyampaikan beberapa hal terkait perkembangan regulasi di sektor keuangan, perkembangan ekonomi global dan nasional, tingkat literasi dan inklusi keuangan, kasus-kasus di sektor keuangan, serta peran Bank Indonesia dalam mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. "DPR-RI bersama pemerintah telah membentuk Undang-Undang Nomor 4 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," ujarnya.
UU tersebut, sambung Heri Gunawan, telah disusun dengan menggunakan metode omnibus law yang mengubah kurang lebih 17 UU yang terkait dengan sektor keuangan. Antara lain, UU Bank Indonesia, UU OJK, UU LPS, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Mata Uang, dan lain-lain. Lahirnya UU P2SK, diharapkan dapat mendorong peningkatan kontribusi sektor keuangan, dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional, yang lebih kuat, handal, berkeadilan, serta mengutamakan perlindungan konsumen melalui peningkatan tingkat literasi dan inklusi masyarakat.Sementara ketika berbicara perkembangan ekonomi Nasional, masih kata Heri Gunawan, tentunya tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi global. Contoh konkretnya, pada 2022 telah dikejutkan adanya PHK massal di Sukabumi yang diakibatkan oleh penurunan permintaan ekspor produk garmen dari negara-negara di dunia. "Melalui forum ini, kami mengajak masyarakat untuk mencermati dan mewaspadai, perkembangan ekonomi global, agar kasus PHK massal yang terjadi pada 2022 bisa diantisipasi dengan lebih baik," tandasnya.
Sejumlah lembaga keuangan global, seperti IMF dan World Bank, memprakirakan perekonomian global pada 2023 masih dipenuhi ketidakpastian, dan akan menurun dibandingkan 2022. Penurunan ekonomi global, disebabkan oleh berlanjutnya fragmentasi politik dan ekonomi, pengetatan kebijakan moneter yang agresif i negara maju, gejolak komoditas pangan dunia, serta ancaman stagflasi. "Sebagaimana kita ketahui bersama, perang antara Rusia dengan Ukraina telah melewati 1 tahun, dan hingga kini, belum ada tanda-tanda penyelesaian," imbuhnya.
Menurutnya, berlanjutnya perang ke dua negara tersebut, akan berdampak terhadap, masih terganggunya rantai pasok yang mengakibatkan kenaikan harga pangan dan komoditas global. Kenaikan harga pangan dan komoditas global, telah mendorong peningkatan inflasi global secara signifikan. Bank sentral negara-negara maju, merespon kenaikan inflasi dengan memberlakukan pengetatan kebijakan moneter. Sehingga, terjadi arus modal keluar yang cukup besar dari negara berkembang ke negara maju. "Merespon hal tersebut, bank sentral negara berkembang, termasuk Bank Indonesia, juga memberlakukan pengetatan kebijakan moneter salah satunya melalui menaikkan suku bunga acuan," timpalnya.
Di tengah ancaman resesi global, ekonomi Indonesia pada 2022 mampu tumbuh 5,31 persen. Realisasi tersebut, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi 2021 yang sebesar 3,69 persen. Sementara, PDB Indonesia pada 2022, atas dasar harga berlaku (ADHB), mencapai Rp19.588,4 triliun. Sedangkan, PDB per kapita mencapai Rp71 juta. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia yang berjumlah 275 juta orang memiliki pendapatan sekitar Rp71 juta per tahun atau sekitar Rp5,9 juta per bulan. Bukan hanya itu, sektor keuangan selama 2022 juga menunjukkan perkembangan yang positif. Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)di perbankan tumbuh 9,01 persen, kredit perbankan tumbuh 11,35 persen, NPL atau kredit bermasalah turun menjadi sebesar 2,44 persen dari 3 persen pada 2021. "Serta kredit restrukturisasi Covid-19, menurun menjadi Rp469 triliun dari puncaknya Rp830 triliun pada 2020," bebernya.
Di tempat yang sama saat di wawancarai Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara Menyambut baik dengan adanya kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat ini tentang keuangan dan juga bagaimana Invex terhadap keuangan di indonesia.BI menyampaikan beberapa hal-hal yang cukup strategis terutama bagaimana tuk bisa mendorong perekonomian di masyarakat"imbuhnya
karena memang di tahun 2023 ini semuanya sedang bersiap-siap untuk tidak terjadinya resesi di Indonesia dan perlu adanya sebuah kerja bersama dan juga stakeholder-stakeholder terutama dari pihak perbankan harus bisa mempertahankan daripada pertumbuhan ekonomi di kabupaten Sukabumi.karena,kabupaten sukabumi daerah yang cukup besar dimana penduduknya 2,7 juta jiwa.bebernya
masih kata Yudha"maka perlu adanya dorongan dan support dari pihak perbankan dan juga keberpihakan tentang ke Wirausahaan bagi pemula sebagaimana yang di sampaikan oleh Heri Gunawan bahwa tugas kita selaku anggota DPR baik tingkat pusat maupun tingkat daerah harus bisa membantu masyarakat terutama di kewirausahaan pemula.
Semoga program-progam BI ini bisa jadi di kabupaten Sukabumi karena kami juga pernah bersama-sama dengan BI dan juga Heri Gunawan di kecamatan Waluran kabupaten Sukabumi memang BI selalu melakukan program-program peningkatan tuk ekonomi UMKM di kabupaten sukabumi"ujarnya.
Reporter.Ajid
Posting Komentar